"HAM juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, rasa aman dan lingkungan hidup yang baik. Ini menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah saat ini," jelas Mugiyanto.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyatakan bahwa pemerintah daerahnya siap menyelaraskan seluruh kebijakan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Baca Juga:
Pemprov Sulbar Targetkan 108.322 Balita Hadir di 2.100 Posyandu
"Kami telah menandatangani komitmen bersama untuk menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan selalu diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat," kata Suhardi.
Ia juga menyampaikan kebanggaannya karena Sulbar menjadi daerah pertama dalam pencanangan sinergi program HAM yang diinisiasi Kementerian HAM.
Gubernur berharap kegiatan itu menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pemajuan HAM yang lebih inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya di Sulbar, tetapi juga secara nasional.
Baca Juga:
693 Napi Terima Remisi Umum dan 793 Napi Remisi Dasawarsa Sulawesi Barat
Kapolda Sulbar Inspektur Jenderal Polisi Adi Deriyan Jayamarta yang turut hadir menegaskan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kepatuhan HAM secara komprehensif di wilayah Sulbar.
Ia menyatakan komitmen kuat jajaran Polda Sulbar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.
"Kami mendukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap HAM. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat, baik individu, komunitas maupun pelaku usaha," tegasnya.
