SULBAR.WAHANANEWS.CO, Mamuju - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari praktik demokrasi.
"Saya mengapresiasi komitmen Pemprov Sulbar yang cukup dinamis dalam menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari praktik demokrasi," kata Mugiyanto, pada penandatanganan kerja sama dalam mengimplementasikan program-program Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Sulbar, di Mamuju, Selasa (28/4/2026).
Baca Juga:
Pemprov Sulbar Targetkan 108.322 Balita Hadir di 2.100 Posyandu
Kegiatan itu diikuti unsur pemerintah daerah, forkopimda, pelaku usaha, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Sulbar.
Penandatanganan tersebut dilakukan lWamen HAM bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Mugiyanto menyampaikan bahwa kegiatan itu menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
Baca Juga:
693 Napi Terima Remisi Umum dan 793 Napi Remisi Dasawarsa Sulawesi Barat
"Acara ini luar biasa karena dihadiri seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah dari enam kabupaten di Sulbar, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap HAM adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap HAM tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem yang saling berkaitan.
Pendekatan HAM, menurut Mugiyanto, tidak hanya terbatas pada isu kebebasan berekspresi, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga lingkungan yang bersih.
"HAM juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, rasa aman dan lingkungan hidup yang baik. Ini menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah saat ini," jelas Mugiyanto.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyatakan bahwa pemerintah daerahnya siap menyelaraskan seluruh kebijakan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
"Kami telah menandatangani komitmen bersama untuk menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan selalu diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat," kata Suhardi.
Ia juga menyampaikan kebanggaannya karena Sulbar menjadi daerah pertama dalam pencanangan sinergi program HAM yang diinisiasi Kementerian HAM.
Gubernur berharap kegiatan itu menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pemajuan HAM yang lebih inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya di Sulbar, tetapi juga secara nasional.
Kapolda Sulbar Inspektur Jenderal Polisi Adi Deriyan Jayamarta yang turut hadir menegaskan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kepatuhan HAM secara komprehensif di wilayah Sulbar.
Ia menyatakan komitmen kuat jajaran Polda Sulbar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.
"Kami mendukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap HAM. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat, baik individu, komunitas maupun pelaku usaha," tegasnya.
Kapolda menambahkan kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun pemahaman bersama bahwa kepatuhan terhadap HAM bukan hanya tanggung jawab negara semata, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.
"Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan tatanan kehidupan yang adil, bermartabat dan harmonis di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya perlindungan HAM dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan," ujar Kapolda.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
