"Verifikasi ini penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Kami cek mulai dari administrasi hingga kondisi usaha di lapangan," kata Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperindag Sulbar Muhammad Alif Akbar di Polewali Mandar, Sulbar, Kamis (7/5/2026).

Verifikasi calon penerima bantuan itu menyasar enam kelompok usaha yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, yakni Kecamatan Mapilli, Wonomulyo, Matakali dan Polewali.

Verifikasi difokuskan pada validasi dokumen administrasi, kondisi riil usaha, serta kesiapan lokasi untuk menerima bantuan peralatan produksi.

Kelompok usaha yang dinyatakan lolos verifikasi nantinya akan menerima berbagai bantuan mesin produksi sesuai kebutuhan usaha masing-masing.

"Bantuan yang disiapkan antara lain, mesin jahit, peralatan depot air minum, peralatan produksi kue, mesin pengolahan aren hingga peralatan sablon," ujar Alif.

Kepala Dinas Koperindag Sulbar Masriadi Nadi Atjo menegaskan program bantuan ini merupakan bagian dari program Sulbar Berdaya yang bertujuan memperkuat sektor industri kecil menengah (IKM).

"Kami berharap bantuan ini dapat mendorong UMKM semakin berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat," katanya.

Program itu, kata Masriadi, juga sejalan dengan misi Gubernur Sulbar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan hilirisasi komoditas unggulan di daerah.

Sedangkan, Ketua Kelompok Usaha Amanah Mineral Water Gunawan Setiaji menyambut baik verifikasi tersebut.

Ia mengaku bantuan peralatan sangat dinantikan untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha mereka.

"Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi dalam meningkatkan kapasitas usaha para pelaku usaha di Kabupaten Polewali Mandar," kata Gunawan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran," kata Sekretaris Dinas Sosial P3APMD Provinsi Sulbar Aditya, di Mamuju, Jumat (1/5/2026).

Verifikasi dilakukan dengan metode kunjungan dari rumah ke rumah, khususnya kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Verifikasi itu dipimpin langsung Sekretaris Dinas Sosial P3APMD Sulbar didampingi Koordinator PKH Provinsi Sulbar serta Koordinator PKH Kabupaten (Korkab) Mamuju.

Tim secara langsung memeriksa kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima, sekaligus mencocokkan data dengan kondisi riil di lapangan.

Aditya menegaskan bahwa proses verifikasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga akurasi data serta memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan melalui program PPSE ini tepat sasaran. Oleh karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya dan mencocokkannya dengan data yang ada," ujar Aditya.

Menurut dia, pendekatan dari rumah ke rumah lebih efektif dalam menangkap kondisi riil masyarakat.

"Dengan mendatangi langsung rumah warga, kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh, tidak hanya dari data administratif, tetapi juga dari kondisi nyata yang mereka hadapi sehari-hari," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APMD Sulbar Darmawati menyampaikan bahwa verifikasi lapangan merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial.

"Kami terus berupaya memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial, termasuk PPSE, benar-benar menyasar masyarakat yang berhak. Verifikasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas," kata Darmawati.

Melalui kegiatan itu, Dinas Sosial P3APMD Sulbar berharap program pemberdayaan sosial ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Saya mengapresiasi komitmen Pemprov Sulbar yang cukup dinamis dalam menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari praktik demokrasi," kata Mugiyanto, pada penandatanganan kerja sama dalam mengimplementasikan program-program Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Sulbar, di Mamuju, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan itu diikuti unsur pemerintah daerah, forkopimda, pelaku usaha, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Sulbar.

Penandatanganan tersebut dilakukan lWamen HAM bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Mugiyanto menyampaikan bahwa kegiatan itu menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

"Acara ini luar biasa karena dihadiri seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah dari enam kabupaten di Sulbar, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap HAM adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap HAM tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem yang saling berkaitan.

Pendekatan HAM, menurut Mugiyanto, tidak hanya terbatas pada isu kebebasan berekspresi, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga lingkungan yang bersih.

"HAM juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, rasa aman dan lingkungan hidup yang baik. Ini menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah saat ini," jelas Mugiyanto.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyatakan bahwa pemerintah daerahnya siap menyelaraskan seluruh kebijakan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

"Kami telah menandatangani komitmen bersama untuk menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan selalu diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat," kata Suhardi.

Ia juga menyampaikan kebanggaannya karena Sulbar menjadi daerah pertama dalam pencanangan sinergi program HAM yang diinisiasi Kementerian HAM.

Gubernur berharap kegiatan itu menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pemajuan HAM yang lebih inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya di Sulbar, tetapi juga secara nasional.

Kapolda Sulbar Inspektur Jenderal Polisi Adi Deriyan Jayamarta yang turut hadir menegaskan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kepatuhan HAM secara komprehensif di wilayah Sulbar.

Ia menyatakan komitmen kuat jajaran Polda Sulbar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

"Kami mendukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap HAM. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat, baik individu, komunitas maupun pelaku usaha," tegasnya.

Kapolda menambahkan kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun pemahaman bersama bahwa kepatuhan terhadap HAM bukan hanya tanggung jawab negara semata, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.

"Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan tatanan kehidupan yang adil, bermartabat dan harmonis di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya perlindungan HAM dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan," ujar Kapolda.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Alhamdulillah sampai berakhir rapat, kita berhasil mengumpulkan donasi Rp1.005.000.000. Kita bagi tiga provinsi, berarti Rp335 juta per provinsi supaya merata," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Mamuju, Rabu (3/12/2025).

Pemerintah Provinsi Sulbar, kata Suhardi Duka, bersama pemerintah kabupaten dan instansi vertikal sepakat untuk berpartisipasi memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kebangsaan.

“Hari ini kami telah melaksanakan rapat secara daring bersama enam pemerintah kabupaten, unsur forkopimda serta instansi vertikal untuk membicarakan kepedulian kita terhadap bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," ujarnya.

Solidaritas tersebut, kata Suhardi Duka, merupakan bukti nyata semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya mengajak semua supaya ikut berpartisipasi sebagai wujud kepedulian dan ini bukti semangat NKRI," tegasnya.

Donasi untuk bencana di Pulau Sumatera masih terus dibuka dan Pemprov Sulbar juga masih menunggu kontribusi dari para pengusaha dan masyarakat yang ingin ikut membantu.

"Kami masih menunggu partisipasi dari para pengusaha dan masyarakat yang ingin menyumbang untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," ujarnya.

Bantuan yang berhasil dihimpun, lanjutnya, akan disalurkan dalam bentuk dana, bukan barang, agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Namun jika masyarakat ingin memberi bantuan dalam bentuk barang, Pemprov Sulbar juga siap memfasilitasi pengirimannya.

"Penyaluran kita dalam bentuk bantuan keuangan, bukan barang. Tapi kalau dari masyarakat ada yang ingin memberi barang, nanti akan kita bawa ke sana dan Pemprov Sulbar siap memfasilitasi," jelas Suhardi Duka.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulbar berharap dapat meringankan beban warga di tiga provinsi di Pulau Sumatera yang tengah tertimpa musibah.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Tahun ini, kita menargetkan 108.322 orang kehadiran balita di posyandu di enam kabupaten di Sulbar," kata Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, pada Kick Off Gerakan Cinta Posyandu, di Mamuju, Selasa (9/9/2025). 

Berdasarkan data Pasti Padu, pada Juli 2025 tingkat kehadiran masyarakat di posyandu tercatat 54,59 persen. Angka ini meningkat signifikan pada Agustus 2025 menjadi 68,2 persen atau setara dengan 73.853 orang balita hadir dari total target 108.322 orang 

Namun demikian, masih ada 34.469 orang balita yang tidak datang ke posyandu. Dari data tersebut, tercatat 20.384 orang balita atau 27,6 persen masih mengalami stunting yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar. 

"Memang ada peningkatan aktivitas di posyandu dari 54,59 persen ke 68,2 persen. Tetapi dalam angka itu masih ada kurang 27,6 persen balita yang stunting. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," jelasnya. 

Wagub menyampaikan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meningkatkan kunjungan masyarakat ke posyandu, khususnya di daerah pelosok dengan kondisi medan yang sulit.

"Karena itu saya berharap kita semua bisa bersatu padu mengatasi persoalan di lapangan. Menghadirkan masyarakat di posyandu bukan hal mudah, tetapi harus dilakukan demi masa depan anak-anak kita," katanya. 

Ia juga mendorong agar Gerakan Cinta Posyandu itu dijadikan wadah diskusi produktif dengan melibatkan daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. 

Tujuannya, kata dia, agar ke depan gerakan cinta posyandu lebih terukur, efektif, dan berdampak nyata pada penurunan angka stunting sekaligus pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar. 

Keberadaan posyandu, menurut Wagub, bukan hanya sebatas pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga menjadi benteng utama dalam mencegah stunting, memperhatikan gizi balita, hingga memberikan pendampingan kesehatan ibu hamil dan lansia. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar Yakuf F Solon, menyampaikan bahwa Gerakan Cinta Posyandu itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Gubernur Sulbar Suhardi Duka Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penguatan Posyandu di Provinsi Sulbar. 

Pada Kick Off Gerakan Cinta Posyandu tersebut, kata Yakuf, dibahas sejumlah langkah strategis, diantaranya, peningkatan sarana dan prasarana posyandu, termasuk ketersediaan alat kesehatan dan fasilitas pendukung. 

Selain itu, lanjutnya, pelatihan kader posyandu secara berkelanjutan, agar mereka lebih siap memberikan pelayanan yang profesional dan ramah masyarakat. 

Kemudian, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha untuk memperkuat pendanaan dan keberlanjutan program serta kampanye masif Gerakan Cinta Posyandu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ada. 

"Itulah sebabnya Gerakan Cinta Posyandu ini menjadi sangat penting, agar ke depan penanganan stunting lebih terarah dan kolaboratif," katanya. 

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar Harsinah Suhardi yang turut hadir secara daring menyampaikan usulan agar gerakan itu melibatkan Dharma Wanita di setiap OPD agar berkolaborasi dengan PKK dalam membina posyandu di semua tingkatan. 

Menurutnya, dukungan lintas organisasi perempuan akan memperkuat kehadiran dan kualitas layanan posyandu sehingga mampu menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Sulbar. 

"Jadi, sekitar 2.100 posyandu di Sulbar harus benar-benar dioptimalkan," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada Kepala Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, Muh. Basit, yang mewakili para kepala desa penerima. Bantuan ini diserahkan pada acara pembukaan Sandeq Silumba Tahun 2025 di Polman, Rabu malam (20/8/2025).

Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menjelaskan bahwa program LHM tahun ini tersebar di dua kecamatan di Kabupaten Polman, dengan rincian:

Kecamatan Tapango

- Desa Kurrak : 9 rumah

Kecamatan Balanipa

- Desa Bala : 53 rumah

- Desa Pambusuang : 7 rumah

- Desa Lego : 6 rumah

- Desa Sabang Subik : 6 rumah

- Kelurahan Balanipa : 1 rumah

- Desa Tandung : 1 rumah

“Bantuan ini merupakan komitmen Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat kurang mampu. Kami berharap kehadiran listrik ini tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan,” ujar Bujaeramy, yang turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam kegiatan penyerahan, Kepala Dinas ESDM didampingi oleh pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Marwazi Abdullah. Turut hadir pula para perwakilan penerima bantuan, di antaranya:

- Kecamatan Tapango, Desa Kurrak atas nama Abdul Saum

- Kecamatan Balanipa, Desa Bala atas nama Pak Basit

- Desa Pambusuang atas nama Pak Iswan

- Perwakilan Dusun atas nama Irdan

Program LHM menjadi salah satu upaya Pemprov Sulbar untuk menekan angka kemiskinan energi. Tahun ini, selain di Polman, bantuan LHM juga dialokasikan di lima kabupaten lainnya di Sulbar.

“Kami berharap dukungan dari semua pihak, termasuk PLN dan pemerintah pusat, agar target pemerataan listrik di Sulbar bisa tercapai lebih cepat. Masih ada ribuan rumah tangga yang belum menikmati listrik secara mandiri,” tambah Bujaeramy.

Dengan program ini, Pemprov Sulbar optimistis angka elektrifikasi di Sulbar akan terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan energi berkeadilan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Pemberian remisi diserahkan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di  Rumah Tahanan (Rutan) Kabupaten Mamuju, Minggu 17 Agustus 2025. 

Acara pemberian remisi turut dihadiri oleh  Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakapolda, dan berbagai kepala instansi lainnya. 

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka  mengungkapkan pemberian remisi ini bukan hanya soal pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan kepada mereka yang telah berusaha menunjukkan perubahan diri dan berperilaku baik selama menjalani masa hukuman. 

"Remisi diberikan kepada mereka yang telah mematuhi aturan, mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko," tegasnya.

Ia mengatakan pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana yang berusaha memperbaiki diri. 

"Kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kesempatan kedua," ujar Gubernur.

Ia menambahkan pentingnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sistem hukum Indonesia juga disampaikan oleh Gubernur. 

"Meskipun seseorang telah melakukan kesalahan, jika ia menunjukkan kesadaran dan tekad untuk berubah, maka pemerintah akan tetap memberikan kesempatan tersebut.

Sejahat-jahatnya seseorang, jika ia menyadari kesalahannya, bertobat, dan berusaha mengikuti proses pembinaan dengan sungguh-sungguh, pemerintah akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri," tambahnya 

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Ramdani Boy, menyampaikan harapan agar remisi yang diterima oleh warga binaan dapat memotivasi mereka untuk terus memperbaiki diri dan berperilaku baik.

"Bagi mereka yang belum menerima remisi, ia mengingatkan bahwa masih ada kesempatan di masa depan, seperti pada perayaan Natal bagi umat Nasrani, Lebaran bagi umat Muslim, dan remisi keagamaan bagi umat Hindu dan Buddha," jelasnya

Adapun rincian penerima remisi umum sebanyak 693 orang, terdiri dari:

Lapas IIB Polewali : 272 orang

Lapas III Mamasa : 70 orang

LPP Mamuju : 30 orang

Rutan Majene : 72 orang

Rutan Mamuju : 127 orang

Rutan Pasangkayu : 114 orang

LPKA Mamuju : 8 orang

Sedangkan remisi dasawarsa diberikan kepada 793 orang, meliputi:

Lapas IIB Polewali : 314 orang

Lapas III Mamasa : 84 orang

LPP Mamuju : 35 orang

Rutan Majene : 72 orang

Rutan Mamuju : 148 orang

Rutan Pasangkayu : 124 orang

LPKA Mamuju : 8 orang

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Eka Putra menggantikan Gunawan Purbowo yang kini bertugas sebagai Analis Eksekutif Departemen Aset Perumahan dan Perkantoran di Kantor Pusat BI. Aida menyebut, Eka Putra telah mengabdi selama delapan belas tahun di BI dengan pengalaman di Kantor Pusat, kantor perwakilan, dan pernah menjabat di Medan, Sumatera Utara.

“Kami yakin beliau akan menjadi mitra yang baik untuk membangun perekonomian Sulawesi Barat,” ujar Aida. 

Ia sempat bergurau bahwa jeda antara pelantikan dan pengukuhan dilakukan untuk “cek ombak” kinerja Eka Putra, yang menurut Gubernur Sulbar telah berjalan baik.

Aida juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gunawan Purbowo atas dedikasi dan kinerjanya selama bertugas di Sulbar.

Dalam sambutannya, Aida memaparkan situasi ekonomi nasional pada kuartal II 2025 yang tumbuh 5,13 persen, di tengah tantangan global, khususnya kebijakan ekonomi Amerika Serikat. BI, katanya, berkomitmen menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai Sulbar memiliki potensi besar, terutama sebagai daerah dengan transaksi digital tertinggi di Indonesia. 

“Ini modal besar untuk membantu Sulbar lebih maju,” ungkapnya.

Aida berpesan kepada Kepala Perwakilan BI Sulbar agar terus menjadi mitra pemerintah daerah dan memiliki kajian ekonomi untuk mengidentifikasi sektor yang perlu didorong. 

Menanggapi permintaan Gubernur Sulbar terkait dukungan BI, Aida menegaskan, “Insya Allah BI hadir memberikan dukungan bersama menjaga Sulbar dan Indonesia.”

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Pansel telah menyerahkan hasil daripada penilaian calon Sekda untuk Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus dengan semua dokumen pendukungnya, termasuk nilai dan angka-angkanya di dalam," ujar Suhardi Duka.

Tiga nama calon Sekda Sulbar yang diajukan oleh pansel antara lain Junda Maulana, Farid Wajdi, dan Haryanto. Ketiganya telah melalui proses seleksi ketat dan telah mendapatkan penilaian resmi dari tim seleksi.

Ketika ditanya kapan dokumen akan dikirim ke Jakarta, Suhardi Duka menjelaskan bahwa keputusan final akan segera dibuat.

"Mungkin hari ini kami akan wawancara sedikit, mungkin saya dengan pak Wagub sudah ambil keputusan, besok dibawa ke Jakarta ya, lebih cepat lebih baik," tegasnya.

Dengan telah diterimanya hasil seleksi, proses administrasi pengangkatan Sekda definitif Provinsi Sulbar tinggal menunggu SK Presiden untuk kemudian dilakukan pelantikan resmi.(Rls)

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, resmi menerima hasil seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar dari Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Prof. Dr. Basri Hasanuddin.

Penyerahan dokumen dilakukan di ruang kerja Gubernur, didampingi oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga dan turut hadir Prof. Dr. Alimuddin Unde, Rabu, 13 Agustus 2025.

"Pansel telah menyerahkan hasil daripada penilaian calon Sekda untuk Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus dengan semua dokumen pendukungnya, termasuk nilai dan angka-angkanya di dalam," ujar Suhardi Duka.

Tiga nama calon Sekda Sulbar yang diajukan oleh pansel antara lain Junda Maulana, Farid Wajdi, dan Haryanto. Ketiganya telah melalui proses seleksi ketat dan telah mendapatkan penilaian resmi dari tim seleksi.

Ketika ditanya kapan dokumen akan dikirim ke Jakarta, Suhardi Duka menjelaskan bahwa keputusan final akan segera dibuat.

"Mungkin hari ini kami akan wawancara sedikit, mungkin saya dengan pak Wagub sudah ambil keputusan, besok dibawa ke Jakarta ya, lebih cepat lebih baik.," tegasnya.

Dengan telah diterimanya hasil seleksi, proses administrasi pengangkatan Sekda definitif Provinsi Sulbar tinggal menunggu SK Presiden untuk kemudian dilakukan pelantikan resmi.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari partai politik, Kabinda Sulbar, Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, serta organisasi kepemudaan (OKP).

Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka meminta agar proses kaderisasi dan pendidikan politik berjalan dengan baik di internal partai politik. 

"Kita meminta agar proses kaderisasi dan pendidikan politik itu berjalan di internal partai politik," kata SDK.

Ia menekankan pentingnya bagi setiap kader partai untuk memahami asas, tujuan, dan platform perjuangan masing-masing partai politik. 

"Partai politik ini merupakan 4 pilar yang harus menjadi tempat proses kaderisasi untuk mencari pemimpin di tingkat daerah, regional, dan nasional," tambahnya.

Suhardi Duka berharap, dengan proses kaderisasi yang baik, partai politik akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

"Saya tekankan, evaluasi penggunaan dana akan dilakukan oleh BPK Sulbar. Jika BPK memberikan disclaimer, kami tidak akan memberikan dana hibah pada tahun berikutnya," ungkapnya.

Sementara itu, Plh Kepala Kesbangpol Sulbar, Sunusi, menjelaskan mengenai kontrol penggunaan anggaran. 

"Penggunaan anggaran ini jelas, yakni 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional partai," ucapnya.

Berikut adalah daftar partai politik penerima hibah beserta nominalnya:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): Rp 246.813.000

Partai Demokrat: Rp 405.486.000

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): Rp 234.102.000

Partai Golongan Karya (Golkar): Rp 459.597.000

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): Rp 121.698.000

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Rp 164.385.000

Partai Nasional Demokrat (Nasdem): Rp 210.027.000

Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Rp 104.886.000

Partai Amanat Nasional (PAN): Rp 258.252.000

Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Rp 84.741.000

Total Bantuan Hibah: Rp 2.289.987.000

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Di Sulawesi Barat, jajaran lembaga pemasyarakatan menggelar tasyakuran Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Mamuju, Senin (28/4/2025).

"Saya selaku pemerintah provinsi dan pribadi mengucapkan Dirgahayu Lembaga Pemasyarakatan yang ke-61. Sukses untuk semua jajaran," ujar Suhardi Duka dalam sambutannya.

Dalam pesannya, Gubernur Suhardi Duka juga mengungkapkan harapan besarnya terhadap masa depan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat. Ia membayangkan kondisi di mana dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, lembaga pemasyarakatan tidak lagi mengalami over kapasitas.

"Kita berharap, 10 bahkan 20 tahun ke depan, lembaga pemasyarakatan kita sudah kosong, dan bisa dialihfungsikan menjadi panti sosial," ujarnya.

Menurutnya, cita-cita tersebut bisa tercapai jika tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum semakin tinggi.

"Kita berharap ke depan, warga negara kita semakin sadar hukum, taat aturan, sehingga tidak lagi harus menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan," tambah Suhardi.

Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran strategis lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan serta mendukung pembangunan hukum nasional.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula di Mamuju, Minggu (20/4/2025), mengatakan Dinas Kominfo Provinsi Sulbar menggelar sekolah internet komunitas informasi masyarakat (Senter KIM) di Kabupaten Polman untuk meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menggunakan media sosial. 

Ia mengatakan dengan memahami cara menggunakan media sosial pelaku usaha diharapkan dapat mengembangkan usaha ekonominya dengan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk usahanya. 

"Dengan memahami cara menggunakan media sosial, maka pelaku usaha akan dapat memasarkan produk usahanya sehingga pendapatan dan kesejahteraannya dapat meningkat," katanya. 

Ia berharap para pelaku usaha di Kabupaten Polman, dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah dengan program senter KIM yang dilaksanakan. 

Menurut dia, program senter KIM juga bertujuan mendukung program literasi yang digalakkan pemerintah di Sulbar dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi pembangunan Pemprov Sulbar yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.

"Program literasi digital bertujuan agar masyarakat cakap dalam literasi digital, masyarakat aman dalam digital, kemudian berbudaya dalam berdigital, serta beretika dalam menggunakan digital," katanya. 

Menurut dia, program senter KIM diikuti sejumlah komunitas masyarakat untuk mempercepat akselerasi transformasi digital, sehingga ruang digital dapat melahirkan hal positif bagi pembangunan daerah.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar Asran Masdy di Mamuju, Kamis (17/4/2025), menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unhan untuk membahas penyusunan nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait peningkatan kualitas SDM kesehatan tersebut.

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak Unhan bersama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas) terkait kerja sama peningkatan SDM kesehatan di Sulbar tersebut," kata Asran Masdy. 

Pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Unhas tersebut, kata Asran Masdy, juga membahas peluang kolaborasi teknis yang mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan serta penguatan kapasitas SDM medis dan paramedis di Sulbar. 

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinkes Sulbar bersama tim juga melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas.

Pembahasan difokuskan pada penyusunan PKS antara Rumah Sakit Pendidikan Unhas dan Pemprov Sulbar dalam rangka pemenuhan SDM kesehatan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. 

Selain itu turut dibahas kerja sama dalam peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di berbagai bidang, termasuk program pemagangan dalam manajemen dan tata kelola rumah sakit. 

Langkah itu, kata Asran Masdy, diambil sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, terkait upaya pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta mendukung pelaksanaan Program Sulbar Sehat. 

"Langkah strategis ini merupakan wujud komitmen Pemprov Sulbar dalam mendorong pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, serta sebagai bagian dari upaya besar untuk mensukseskan Program Sulbar Sehat," jelas Asran Masdy. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Dalam waktu lima tahun ke depan, kami menargetkan ada 1.000 tenaga kerja bersertikat kompetensi di Sulbar," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri, di Mamuju Selasa (15/4/2025). 

Program itu, kata Andi Farid Amri, merupakan implementasi dari visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk meningkatkan kualitas SDM daerah, khususnya di bidang tenaga kerja yang bersertikat kompetensi. 

"Sesuai dengan program kerja Pak Gubernur, yakni 1.000 orang bersertikasi kompetensi selama lima tahun, kami mengalokasikan 200 orang setiap tahunnya dan rencananya dilaksanakan mulai tahun ini," terang Andi Farid Amri. 

Sejumlah jenis pelatihan bakal dibuka lanjutnya, mulai dari menjahit, tata rias, perbaikan AC, barista, tata boga, komputer dan desain gras. 

"Saat ini sementara asistensi, kalau anggarannya sudah siap, nanti kami umumkan lagi secara massal. Proses pendaftarannya tetap seperti sebelumnya, yakni mendaftar di aplikasi siap kerja, kemudian nanti kami akan tindak lanjuti," jelanya. 

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan melakukan seleksi dalam proses pendaftaran untuk menentukan 200 orang yang akan mengikuti pelatihan.

"Karena tingginya minat dari masyarakat sehingga kami tetap akan melakukan proses seleksi," kata Andi Farid Amri. 

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar telah menggelar pelatihan berbasis kompetensi Angkatan I APBD tahun anggaran 2025. 

Pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Majene yang berlangsung 30 Januari hingga 28 Februari 2025 itu diikuti 80 peserta dengan berbagai jurusan, yakni tata busana/garment, tata rias kecantikan, barber shop, desain gras dan jurusan konten kreator.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga di Mamuju, Senin (14/4/2025), mengatakan Pemprov Sulbar telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan langkah dan strategi mewujudkan pembangunan sekolah unggulan Garuda. 

Ia mengatakan, program sekolah unggulan Garuda dibangun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan SDM Indonesia. 

"Program pembangunan sekolah unggulan sejalan dengan visi Pemerintah Sulbar yang juga ingin membangun SDM unggul, sehingga Pemprov Sulbar akan terus mendukung program strategis dan prioritas yang dijalankan pemerintah pusat," katanya. 

Menurut dia, untuk membangun sekolah unggulan Garuda maka Pemprov Sulbar akan mempersiapkan lahan seluas 25 hektare. 

"Sekolah unggulan Garuda tidak akan ditempatkan di dalam kota namun di luar kota. Lahan yang dibutuhkan cukup luas karena di dalamnya akan dibangun asrama untuk siswa," katanya. 

Ia mengatakan, sekolah unggulan Garuda merupakan program sekolah tingkat SMA yang dirancang untuk siswa berprestasi di bidang sains, teknologi, engineering dan matematika (STEM). 

Program tersebut akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang nantinya akan mengembangkan potensi siswa berprestasi dan mencetak talenta muda bidang STEM berkelas dunia. 

Program tersebut menggunakan gabungan kurikulum nasional dan kurikulum internasional yakni International Baccalaureate (IB), dan sekolah tersebut akan dilengkapi dengan laboratorium STEM, ruang kelas digital dan perpustakaan virtual. 

Sekolah itu, juga dilengkapi asrama untuk memupuk toleransi dan pemahaman terhadap keragaman Indonesia. Sekolah tersebut juga akan dibangun pada sejumlah provinsi lain seperti Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Ada beberapa alasan serta cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah ini untuk mewujudkannya.

Alasan pertama, Sulbar Sulbar memiliki potensi besar untuk melakukan budi daya kakao, karena didukung iklim dan tanahnya yang sesuai.

Kedua, penghasilan yang stabil. Budi daya kakao dapat memberikan penghasilan yang stabil bagi petani, karena harga kakao yang relatif stabil dan permintaan yang tinggi.

Ketiga, pengurangan kemiskinan. Budi daya kakao dapat membantu mengurangi kemiskinan di Sulbar, karena dapat memberikan penghasilan yang lebih baik bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Adapun cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan budi daya kakao di Sulbar di antaranya dengan pelatihan dan pendampingan kepada petani tentang cara budi daya kakao yang baik dan benar.

Kemudian, memberikan bibit kakao yang berkualitas kepada petani untuk digunakan memulai budi daya.

Selain itu, dengan pengembangan Infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung budi daya kakao.

Cara lainnya, pemasaran dan pemberdayaan, yakni dengan membantu petani dalam pemasaran dan pemberdayaan produk kakao mereka sehingga mereka dapat mendapatkan harga yang lebih baik.

Kemudian, membangun kerja sama dengan pemerintah dan lembaga dan lembaga lain untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan.

Potensi kakao

Sulbar memiliki wilayah yang berpotensi untuk pengembangan budi daya kakao sekitar 145 ribu hektare dengan tingkat produksi kakao mencapai 76 ribu ton per tahun.

Kabupaten Polman merupakan daerah penghasil kakao terbesar di Sulbar dengan produksi mencapai 35 ribu ton per tahun atau hampir separuh dari produksi Sulbar.

Kakao Sulbar berpotensi menjadi pemasok utama biji kakao ekspor sehingga Sulbar dapat dijadikan kawasan pengembangan kakao secara nasional.

Sulbar juga memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar sudah memiliki keterampilan dalam budi daya kakao.

Kakao Sulbar selama ini telah diekspor ke berbagai negara, seperti China, Jepang, Jerman, Belanda, Rusia, dan Amerika dengan jumlah mencapai 12,8 ribu ton per tahun.

Kakao Sulbar mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar terhadap struktur ekonomi Sulbar dengan kontribusi mencapai 46,11 persen.

Selain itu, kakao memberikan dampak positif bagi sektor pertanian Sulbar sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun demikian, ada tantangan yang harus diantisipasi terkait pengembangan produksi kakao di Sulbar, yakni kakao rentan terhadap hama dan penyakit seperti serangan heliopeltis dan penyakit busuk buah.

Dukungan anggaran

Untuk mendukung program budi daya kakao Pemprov Sulbar mengalokasikan anggaran APBD Sulbar sekitar Rp15 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk program pengadaan bibit kakao, program sambung pucuk kakao maupun mengatasi masalah hama dan penyakit tanaman kakao.

Program budi daya kakao di Sulbar untuk tahap awal tahun ini akan menyentuh sekitar 10 ribu warga masyarakat yang selama ini mengembangkan kakao di Kabupaten Polman.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat petani serta mengatasi kemiskinan.

Sulbar ingin mengembalikan kejayaan sebagai penghasil kakao terbaik di Pulau Sulawesi dengan menjadikan pembangunan sektor pertanian sebagai visi Pemprov Sulbar.

Petani di Kabupaten Polman menyambut antusias program Pemprov Sulbar karena harga kakao saat ini yang terus mengalami kenaikan.

Salah seorang petani di Kabupaten Polman, Basri mengaku telah memilih untuk menanam kakao dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, karena pasarnya sudah sangat jelas, harganya terus mengalami peningkatan dan ada bantuan budi daya dari pemerintah.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar Agustina Palimbong, Provinsi Sulbar merupakan kawasan pengembangan
dan sentra pengolahan komoditas perkebunan kakao secara nasional. Hal itu telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029.

Sulbar berpotensi menjadi pemasok utama biji kakao untuk ekspor dengan harga biji kakao Rp120.000 sampai 185.000 per kilogram dengan kadar air tujuh persen dan itu sesuai dengan SNI.

Kakao Sulbar memiliki keunggulan komparatif, karena kondisi alam Sulbar yang mempunyai kesesuaian, cocok untuk mengembangkan kakao, dan kultur masyarakat yang mayoritas sejak dulu menjadi petani kakao.

Keunggulan tersebut diharapkan akan mendukung tumbuhnya investasi dalam pengembangan kakao di daerah ini. Apalagi, jika budi daya memanfaatkan teknologi pengendalian hama dan penyakit, serta penggunaan bibit unggul sehingga kualitas saat panen dan maupun pasca-panen me jadi lebih terjamin.

Panca daya Sulbar

Program panca daya merupakan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar periode periode 2025- 2030 yang berupaya diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi kemiskinan serta membangun ekonomi daerah.

Panca daya itu di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, guna menciptakan keseimbangan pertumbuhan di berbagai sektor serta meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai program pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Kemudian, membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta keterampilan tenaga kerja.

Panca daya lainnya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, agar pembangunan berkelanjutan tetap sejalan dengan keseimbangan ekologi.

Berikutnya, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Visi misi selanjutnya adalah menurunkan angka kemiskinan. Hal ini adalah tantangan pembangunan yang menjadi menjadi tanggung bersama untuk diselesaikan. Kemiskinan adalah hal mendasar yang mesti diselesaikan lebih awal.

Dengan demikian, menurunkan angka kemiskinan telah menjadi menjadi visi pembangunan dan prioritas untuk ditangani pemerintah. Dengan menangani kemiskinan, maka masyarakat Sulbar dapat lebih maju dan sejahtera.

Jumlah penduduk miskin di Sulbar tercatat sebanyak 10,71 persen atau sekitar 155,91 ribu jiwa, sementara penduduk dalam kategori miskin ekstrem di Sulbar mencapai 1,7 persen.

Penduduk miskin di Sulbar yang terdapat di daerah perkotaan sebanyak 8,33 persen. Sementara penduduk miskin perdesaan 11,32 persen, dan mayoritas penduduk miskin perdesaan menyandarkan hidupnya sebagai petani

Oleh karena itu, sentuhan pembangunan, melalui program budi daya tanaman kakao yang menjadi pilihan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan usaha pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi unggulan Sulbar yang harus dibangun, karena Sulbar merupakan daerah agraris. Sekitar 60 persen dari 1,5 juta penduduknya adalah petani sehingga budi daya tanaman kakao adalah solusi mengatasi kemiskinan.

"Kakao akan menjadi komoditas unggulan Sulbar hingga 10 tahun ke depan karena memiliki prospek ekonomi dan peluang pasar yang jelas. Selain itu, harganya menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan ekonomi daerah," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka menandaskan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Gerakan pasar murah yang dicanangkan Pemprov Sulbar sangat efektif dalam menekan inasi, sehingga program tersebut akan terus digelar pada setiap pekan di seluruh kabupaten di Sulbar," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, Abdul Waris Bestari, di Mamuju, Rabu (9/4/2025). 

Ia mengatakan, berkat gerakan pasar murah, harga sembako di Sulbar juga tidak mengalami kenaikan signikan menjelang lebaran Idul Fitri 1446 hijriah.

Sehingga kata dia, umat Islam di Sulbar tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya pada hari raya lebaran Idul Fitri. 

Menurut dia inasi di Sulbar pada bulan Maret 2025 atau menjelang lebaran Idul Fitri sangat terkendali sekitar 0,48 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Inasi di Sulbar akan terus ditekan agar tidak berada di atas 1,5 persen sesuai dengan arahan pemerintah ditingkat pusat," katanya. 

Ia mengatakan, dalam menekan inasi Pemprov Sulbar juga melaksanakan berbagai program diantaranya meningkatkan pendapatan petani agar daya belinya dapat meningkat. 

"Untuk meningkatkan daya beli dan pendapatan petani maka hasil produk pertanian petani harus ditingkatkan dengan berbagai program di sektor pertanian, dan itu telah menjadi visi Pemprov Sulbar yang sementara ini dijalankan," katanya. 

Ia mengatakan, Pemprov Sulbar juga akan melakukan pemantauan harga sembako di pasaran secara rutin, sehingga dapat melakukan intervensi ketika terjadi inasi. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Pada rapat virtual hari ini, ada beberapa agenda yang kami bahas bersama, salah satunya tentang progres esiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025," kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Herdin Ismail, di Mamuju, Rabu (8/4/2025). 

Rapat bersama para Sekda dari enam kabupaten itu, turut dihadiri Kepala Inspektorat Sulbar Muhammad Natsir, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta sekda se-Sulbar, diantaranya Sekda Mamuju Tengah Askary dan Sekda Mamuju Suaib. 

"Kami mau mengetahui secara bersama sekaligus mencarikan solusi kenapa laporannya belum tuntas sampai ke provinsi," ujar Herdin Ismail. 

Dalam rapat bersama tersebut lanjut Herdin Ismail, seluruh pemerintah kabupaten sudah berkomitmen akan menyelesaikan laporan terkait progres esiensi anggaran ke tingkat provinsi. 

"Rencananya, paling lambat pada Jumat (11/4/2025) semuanya sudah rampung dan seluruh pemerintah kabupaten akan melaporkan progres esiensi anggaran ke tingkat provinsi," terang Herdin Ismail. 

Pada rapat bersama sekretaris daerah itu tambah Herdin Ismail, juga dibahas terkait menyamakan persepsi tentang pelaksanaan beberapa regulasi, salah satu contohnya perencanaan penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten. 

"Makanya, dalam forum tadi saya sarankan agar kita dalam satu frekuensi kalau penggabungan OPD di kabupaten, tidak ada salahnya jika sama dengan provinsi," jelas Herdin Ismail. 

Selain itu tambahnya, rapat tersebut juga membahas terkait mutasi pejabat agar tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan, baik oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun ketentuan yang masih berlaku di Kementerian Dalam Negeri. 

"Begitupun pada pelaksanaan pemerintahan secara berjenjang. Kita sudah sepakat jika ingin Sulbar maju dan sejahtera, pemerintah provinsi dan kabupaten harus sejalan," ujar Herdin Ismail. 

Jika pemerintah provinsi dan kabupaten menurut Herdin Ismail sejalan, maka capaian bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Anggota DPR-RI asal Provinsi Sulbar, Ajbar Abdul Kadir, saat melakukan pertemuan dengan Perwakilan Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Irwan Cahyadi di Mamuju, Selasa (8/4/2025), mengatakan kekurangan itu membuat petugas medis kesulitan dalam penanganan pasien yang mengalami gangguan pernapasan. 

Menurut dia, oksigen konsentrator merupakan kebutuhan vital dan sangat dibutuhkan bagi pasien, khususnya yang mengalami kasus pneumonia, serangan asma, hingga kegawatdaruratan pernapasan lainnya. 

"Kekurangan itu akan memperlambat penanganan pasien dalam kondisi kritis, bahkan dapat meningkatkan risiko kematian," katanya. 

Apalagi, kata dia, kondisi puskesmas di kabupaten Mamasa yang terletak di pegunungan Sulbar sekitar 100 kilometer dari Kota Mamuju, lokasinya tersebar di wilayah pegunungan yang jauh dari akses rumah sakit rujukan. 

Oleh karena itu ia meminta agar masalah itu dapat diatasi untuk membantu pasien yang membutuhkan melalui kebijakan pembangunan yang dapat dikerjasamakan dengan berbagai pihak.

Ia berharap pihak legislatif, eksekutif, serta pihak swasta di daerah sampai ditingkat pusat, dapat bersama membangun sinergi dan kolaborasi dalam mengatasi masalah tersebut, sehingga terjadi pemerataan pelayanan kesehatan yang menyentuh seluruh pelosok negeri. 

Ia juga berjanji, akan mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) agar membantu Kabupaten Mamasa dalam mengatasi kekurangan alkes tersebut. 

"Pemerintah harus dapat memastikan setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal termasuk di kabupaten Mamasa untuk mendapatkan hak yang sama yakni pelayanan kesehatan yang layak," katanya. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, Dr Ratna Sari Dewi, juga sangat berharap agar Kemenkes RI maupun pihak swasta dapat membantu mengatasi masalah kekurangan alkes oksigen konsentrator yang dialami puskesmas di Kabupaten Mamasa. 

Ia menyampaikan, setiap puskesmas di Kabupaten Mamasa hanya memiliki dua oksigen konsentrator, itu pun sudah tidak bisa digunakan secara optimal, sehingga sangat dibutuhkan bantuan pengadaan agar pasien dapat dilayani dengan baik.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Halal bihalal berlangsung dihadiri seluruh pegawai lingkup Diskominfopers Sulbar dan mitra kerja, di Kantor Diskominfopers Sulbar, Selasa (8/4/2025).

Kepala Dinas Kominfoperss Pemprov Sulbar Mustari Mula menyampaikan, halal bihalal ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, baik pegawai Pemprov Sulbar maupun mitra OPD Diskominfoperss Sulbar.

Halal bihalal halal ini juga untuk kembali menguatkan komitmen dalam menjalankan program kedepan khususnya dalam mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S Mengga. 

"Semoga melalui halal bihalal ini menjadi awal yang baik memulai kerja pasca libur dan cuti bersama. Ini upaya kita memperkuat silaturahmi, kebersamaan dan semangat dalam bekerja," ucap Mustari. 

Kadiskominfo Mustari juga mengingatkan kepada seluruh pegawai pentingnya loyalitas terhadap pimpinan. Bekerja dengan tulus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Bangun komitmen kerja produktif, jangan sampai euforia libur panjang mengendorkan semangat kerja kita. Tunjukkan bahwa ASN Sulbar disiplin, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Salim Mengga di Mamuju , Selasa (8/4/2025). 

Itu disampaikan Wagub pada apel perdana pasca-libur cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar. Pada kesempatan itu Salim Mengga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh ASN. 

"Minal Aidin Walfaizin, mohon maaf maaf lahir batin. Semoga sebulan lamanya kita kembali dalam kondisi suci, semangat, dan komitmen lebih kuat dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara," katanya. 

Wagub menyampaikan apel perdana tersebut sebagai momentum melakukan reeksi, evaluasi, dan merajut kembali semangat dan kebersamaan dalam bekerja, meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan pelayanan.

"Untuk Mewujudkan SDM unggul dan berkarakter, kita harus terus meningkatkan kemampuan dengan belajar dan mengembangkannya," ujar Salim Mengga.

Wagub juga mengingatkan kepada masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melaporkan dan mempertanggungjawabkan pegawai yang tidak hadir pada hari pertama kerja pasca-libur bersama Idul Fitri. 

"Saya meminta Kepala OPD melaporkan dan mempertanggungjawabkan para pegawai yang tidak masuk kerja hari ini. Adapun mereka yang terlambat, itu sudah menjadi catatan karena terkait apel perdana ini telah disampaikan sebelumnya agar hadir tepat waktu," tegas Salim Mengga. 

Sementara saat apel perdana pasca-libur bersama puluhan ASN terlihat tertahan di pintu masuk Kantor Gubernur Sulbar. 

Para ASN tersebut menunggu hingga usai pelaksanaan apel perdana, selanjutnya, mereka diperbolehkan masuk untuk melaksanakan aktivitas kerja seperti biasanya. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wakil Gubernur Sulbar menyampaikan hal itu pada acara silaturahim dan halal bihalal serta pesta rakyat bersama ratusan masyarakat Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman, Minggu (6/4/2025). 

Ia meminta masyarakat menjadikan momentum perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H untuk terus berbuat baik terhadap sesama serta mampu mengendalikan emosi dalam menghadapi permasalahan kehidupan. 

Ia meminta agar suasana Idul Fitri ini dijadikan momentum untuk menjaga persaudaraan dan meningkatkan persatuan agar pembangunan di Sulbar dapat dijalankan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut dia, umat Muslim di Kabupaten Polman diminta untuk menjadi pribadi yang selalu bersikap sabar dan rendah hati serta memaafkan saudaranya yang pernah berbuat salah. 

"Mari bersama menebarkan kebaikan, meskipun kepada orang yang dianggap pernah berbuat tidak baik bagi kita, karena memaafkan itu perbuatan mulia," katanya. 

Ia berharap agar masyarakat terus berbuat baik dan membalas kebaikan kepada semua orang yang pernah berbuat baik kepadanya. 

Ia menyampaikan makna kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan umat Islam setelah hari raya Idul Fitri adalah menyelesaikan dan memperbaiki seluruh permasalahan yang pernah ada di antara sesama agar hubungan kembali harmonis, sehingga masyarakat Sulbar diharapkan saling memaafkan. 

Bupati Kabupaten Polman Samsul Mahmud menyampaikan silaturahim antara masyarakat dan pemerintah harus terus dijalin agar dapat bersama membangun daerah. 

Dengan kegiatan ini, katanya, dapat memupuk rasa kebersamaan masyarakat untuk selalu bergotong royong menjalin persaudaraan sehingga Kabupaten Polman dapat dibangun menjadi daerah yang maju dan berkembang. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Melansir TribunSulbar, sampah tersebut sudah memenuhi sepanjang kanal irigasi air.

Tumpukan sampah terbanyak berada di irigasi Jl Padiunggul, tepat di Kompleks Pasar Induk Wonomulyo.

Sampah terdiri dari sisa bahan makanan, sisa sayuran, ini diduga berasal dari para pedagang pasar.

Warga mulai resah dengan banyaknya penumpukan sampah di saluran air tidak mengalir ini.

Mereka khawatir jika sampah terus dibiarkan menumpuk, dapat menjadi sumber penyakit.

"Lantaran sudah cukup bau, takutnya nanti kalau pintu air sudah di buka, sampah ini akan hanyut ke pantai di Garassi," terang salah satu warga Jl Padiunggul, Arfan kepada wartawan.

Dia mengatakan sampah ini sengaja dibuang para pedagang pasar lantaran tidak tegasnya larangan dari pemerintah kecamatan.

Belum lagi, Pasar Induk Wonomulyo ini beroperasi selama 24 jam kata Arfan, menghasilkan puluhan ton sampah tiap harinya.

Arfan menyebut tumpukan sampah semakin banyak setelah perayaan lebaran Idul Fitri 2025 ini.

"Selama libur lebaran ini, tak ada satupun petugas yang berupaya untuk mengangkut sampah dari drainase air ini," ungkapnya.

Disebutkan penumpukan sampah di drainase air ini mulai terjadi saat bulan puasa kemarin.

Hingga saat ini, tak ada upaya pencegahan, sehingga kata Arfan sampah semakin banyak menumpuk.

Diakui Arfan tumpukan sampah ini telah mengeluarkan bau tak sedap, serta pemandangan jorok.

"Kita berharap ada kesadaran dari warga sekitar untuk tidak lagi membuang sampah ke drainase air, serta ada upaya pencegahan," ungkapnya.

Dia menambahkan warga ikut-ikutan membuang sampah ke saluran air, lantaran tidak adanya larangan tegas dari pemerintah kecamatan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Pelaksana harian Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar Herdin Ismail di Mamuju, Kamis (3/4/2025), menyebutkan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum antar kota dalam provinsi maupun antarprovinsi tersebut menggunakan sekitar 1.035 kendaraan roda empat dan kendaraan bus. 

Ia mengatakan, berdasarkan pendataan dan hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulbar, jumlah pemudik Sulbar tersebut masih terus melakukan arus balik lebaran hingga pada puncaknya yang diperkirakan terjadi pada H-7 lebaran Idul Fitri. 

Ia menyampaikan, Pemprov Sulbar telah melakukan koordinasi dengan seluruh pengelola terminal dan Jasa Raharja serta Balai Jalan Nasional Sulbar (BPJN) di Sulbar, agar pemudik dapat diberikan pelayanan dalam melakukan arus balik lebaran secara maksimal. 

"Pemprov Sulbar melakukan koordinasi dan melaksanakan berbagai langkah program untuk memastikan arus balik lebaran tahun ini seluruhnya berjalan baik sukses dan lancar tanpa ada kendala dan hambatan," katanya. 

Pemprov Sulbar melalui Dinas PU Sulbar dan bekerjasama dengan BPJN Sulbar, juga telah menyiagakan alat berat di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi longsor ketika terjadi di sepanjang jalur trans Sulawesi agar pemudik tidak terhambat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri serta petugas medis dan perhubungan, yang telah bersama dalam mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran sehingga berjalan dengan lancar tahun ini.

"Pemprov Sulbar bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Sulbar telah melakukan pengecekan setiap armada yang akan mengangkut pemudik dan menyusun sejumlah langkah mengantisipasi lonjakan penumpang," katanya. 

Ia meminta, kepada pemudik yang melakukan arus balik agar tidak memaksakan melanjutkan perjalanan ketika mengalami kelelahan, serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. 

"Jangan gunakan perhiasan yang mencolok dan jangan membawa barang berharga, pemudik tidak usah pamer untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, hal ini sesuai arahan Gubernur Sulbar," katanya. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wagub Salim S Mengga di Polman, Rabu (2/4/2025), mengatakan, bantuan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemprov Sulbar terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana kebakaran yang terjadi pada 25 Maret 2025. 

Ia mengatakan, bantuan yang diberikan Pemprov Sulbar berupa beras dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya beserta dengan sejumlah uang tunai yang disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Sulbar. 

Bantuan yang diberikan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu meringankan beban korban kebakaran yang telah kehilangan tempat tinggal dan sedang dalam pengungsian. 

Wagub mengatakan, Pemprov Sulbar akan berupaya agar bantuan perbaikan rumah korban kebakaran dapat diberikan sebagai upaya pemulihan pascabencana. 

"Pemprov Sulbar akan mengoordinasikan dengan seluruh pihak terkait dalam upaya perbaikan rumah korban kebakaran dan semoga masyarakat dapat tabah dalam menghadapi ujian bencana kebakaran ini," katanya.

Kebakaran di Desa Karama Kecamatan Tinambung tersebut mengakibatkan sekitar 16 kepala keluarga (KK) terpaksa harus kehilangan tempat tinggal akibat rumahnya ludes terbakar. 

Kebakaran yang diduga terjadi akibat arus pendek listrik tersebut juga mengakibatkan salah seorang warga mengalami luka bakar, serta mengakibatkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami melihat TPA yang ada sekarang ini sudah tidak memenuhi syarat untuk penambahan sampah, sehingga harus ditutup. Adanya sampah di sini akan mengakibatkan penyakit bagi masyarakat," kata warga bernama Yohanis kepada wartawan, Jumat (28/3/2025).

TPA Salubue di Desa Rantepuang, Kecamatan Sesenapadang, Mamasa, ditutup warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Melpan-Rantepuang pada Jumat (28/3/2025). Warga menutup akses masuk menuju TPA menggunakan balok dan bambu.

Yohanis mengatakan warga juga kesal lantaran akses jalan beton yang biasa dilalui warga kini rusak parah. Jalan rusak diduga dipicu mobilitas truk sampah dan alat berat ke TPA.

"Dan juga ada beberapa akibat yang ditimbulkan TPA di sini, termasuk jalanan masuk ke Salubue sekarang ini fisiknya sudah tidak memenuhi syarat untuk dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Karena adanya alat yang keluar masuk untuk membersihkan sampah," bebernya.

Yohanis menuturkan warga setempat telah sepakat menutup TPA tersebut. Mereka juga akan melakukan penjagaan agar tidak ada lagi aktivitas membuang sampah di TPA Salubue.

"Kami sudah sepakat untuk terus menunggu mobil yang akan masuk membuang sampah di sini, untuk tidak membiarkan karena kondisinya sudah tidak layak, sangat tidak memenuhi syarat. Kami akan lakukan penutupan (TPA) seterusnya," ujarnya.

"Harus ada solusi dari pemerintah terkait penanganan sampah yang sudah setinggi gunung sampai saat ini," tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Welem mengaku akan melakukan pendekatan persuasif agar TPA Salubue dapat kembali difungsikan. Apalagi menurutnya, TPA yang ditutup warga legal dan memiliki dasar hukum.

"TPA ini legal, punya dasar hukum, kalau ada oknum atau aliansi yang menutup fasilitas umum itu bagian dari hukum (berhadapan hukum). Tapi saya akan tetap melakukan upaya pendekatan secara persuasif agar TPA dapat kembali dibuka," tutur Welem melalui sambungan telepon.

Welem berjanji akan membenahi TPA tersebut, termasuk memperbaiki akses jalan yang dikeluhkan warga. Dia meminta diberi waktu agar proses pembenahan berjalan lancar sesuai permintaan warga.

"Kami sudah lakukan penanganan, sudah 3 hari alat kami membenahi TPA, saya juga berjanji akan memperbaiki jalan masuk menuju TPA. Kemudian selokannya yang dipermasalahkan saya juga siap memperbaiki, tapi saya tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, butuh proses," jelasnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kegiatan ini bertujuan mendukung program Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan, khususnya dalam pembudidayaan udang air tawar bagi masyarakat," kata Adang Ginanjar, pada penebaran 70.000 benih udang di Dusun Deking, Desa Lumbongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Rabu (26/3/2025).

Sebanyak 70.000 benih udang jenis vaname tersebut ditebar di area tambak seluas 3,5 hektare yang berada di Desa Lumbongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. 

Kapolda Sulbar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Polri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor pangan. 

"Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, baik dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal maupun sebagai peluang usaha baru di bidang budidaya udang," terang Adang Ginanjar.

Kapolda berharap, program penebaran benih udang itu dapat menjadi langkah awal dalam mengembangkan sektor budidaya udang di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat mendongkrak perekonomian lokal dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat Sulbar. 

"Kami berharap, kegiatan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Majene dan memperkuat ketahanan pangan di Sulbar," kata Adang Ginanjar. 

Sementara, Ketua Tani Tambak Desa Lumbongan Jufri, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan benih udang yang telah diberikan tersebut.

"Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Desa Lumbongan merasa sangat terbantu. Penebaran benih udang ini bukan hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di desa kami," kata Jufri, yang juga tokoh masyarakat Desa Lumbongan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami bersama enam bupati di Sulbar berkomitmen memutus rantai kemiskinan melalui pembangunan sekolah rakyat di setiap kabupaten," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka pada rapat bersama dengan enam bupati di Sulbar membahas pembangunan sekolah rakyat, di Mamuju, Senin (24/3/2025). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, Bupati Majene Andi Sukri Tammalele, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, dan Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud. 

Setiap bupati, kata Gubernur Suhardi, telah menyiapkan lahan seluas lima hektare sebagai lokasi pembangunan sekolah dengan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP). 

"Prinsipnya, setiap bupati sudah menyiapkan lahan lima hektare untuk membangun sekolah rakyat. Prioritas di tingkat kabupaten adalah jenjang pendidikan SMP," ujarnya.

Sementara untuk tingkat provinsi, kata dia, adalah jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA). 

"Pemprov Sulbar juga telah menyediakan sekitar lima hektare lahan untuk pembangunan sekolah rakyat setingkat SMA," kata Suhardi Duka. 

Gubernur mengatakan, dalam waktu dekat, usulan proyek pembangunan sekolah rakyat tersebut akan segera dikirim ke Kementerian Sosial di Jakarta, agar mendapat dukungan penuh. 

"Inilah upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat ini khusus bagi anak-anak telantar dan kurang mampu. Mereka akan dibina secara boarding, dibiayai sepenuhnya dan mendapatkan pendidikan berkualitas," ujarnya. 

Suhardi Duka juga memastikan bahwa sekolah rakyat tersebut akan memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa. 

"Pada akhirnya siswa akan menjadi orang-orang terdidik dan punya kemampuan dan bisa memutus angka kemiskinan," katanya. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Sebanyak 34.446 orang peserta BPJS Kesehatan kelas III di Sulbar selama ini kesulitan berobat, karena kartu BPJS Kesehatan mereka yang tidak aktif," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Mamuju, Senin (24/3/2025). 

Ia mengatakan masyarakat dalam kategori tidak mampu tersebut selama ini menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan-nya, sehingga Pemprov Sulbar mengeluarkan kebijakan menanggung iuran BPJS Kesehatan masyarakat tidak mampu tersebut. 

"Masyarakat tersebut kini dapat berobat dan mendapatkan pelayanan gratis setelah iuran BPJS mereka diaktifkan atas kerja sama Pemprov dan BPJS Sulbar," katanya. 

Menurut dia, kerja sama tersebut merupakan strategi untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. 

"Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung program BPJS Kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu agar mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal," ujarnya. 

Ia menyampaikan saat ini lebih dari 95 persen penduduk Sulbar sudah memiliki kartu BPJS dan telah mendapatkan pelayanan gratis dengan langkah kebijakan kerja sama BPJSKkesehatan dan Pemprov Sulbar tersebut. 

"Kami berupaya agar seluruh masyarakat daerah ini ditanggung BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami telah mengalokasikan dana sebesar Rp48 miliar untuk perbaikan jalan dan berencana melebarkan jalan hingga 15 meter," kata Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, Senin (24/3/2025). 

Bupati menyampaikan bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Mamuju Tengah cukup memprihatinkan, dengan tingkat kerusakan mencapai 20 hingga 30 persen. 

"Ini perlu menjadi perhatian serius agar dilakukan perbaikan. Kami berharap dukungan dari Pemprov Sulbar untuk merealisasikan rencana tersebut, mengingat APBD Mamuju Tengah saat ini hanya Rp600 miliar," ujarnya. 

Sementara, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk membantu pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah. 

"Setelah saya memimpin daerah ini, yakinlah bahwa Mamuju Tengah adalah bagian dari strategi pembangunan Sulbar. Saya tidak akan meninggalkan daerah ini," kata Suhardi Duka.

Gubernur memastikan berbagai persoalan mendasar, terutama infrastruktur jalan dan jembatan akan segera ditangani. Ia menyampaikan, dengan koordinasi yang lebih kuat diyakini akan mempercepat penyelesaian masalah tersebut. 

"Tinggal koordinasi kita diperkuat, kalau koordinasi kuat, apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi akan turun tangan," katanya. 

Salah satu proyek prioritas yang diselesaikan lanjut Suhardi Duka, adalah pembangunan jalan Topoyo-Tumbu-Patulana. 

"Saya bilang sama pak Bupati, serahkan sama saya. Kita kerjakan pada 2026," ujarnya. 

Selain itu, Gubernur juga menargetkan akses jalan dari Timur Mamuju ke Timur Mamuju Tengah bisa segera terhubung sehingga jalur antar-wilayah akan semakin lancar. 

"Begitu juga kita akan tembuskan dari Timur Mamuju dengan Timur Mamuju Tengah dengan demikian kita bisa melingkar," jelasnya. 

Gubernur juga menyampaikan bahwa sejumlah program yang akan disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, meliputi pertanian, perkebunan, kesehatan dan pendidikan. 

Ia juga menjelaskan programnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Sehingga, Suhardi Duka meminta dukungan kepada seluruh masyarakat untuk mendukung Pemerintah Mamuju Tengah dan Provinsi Sulbar.

"Mari kita bersama-sama berjuang. Kita buka daerah kita sebagai daerah yang ramah investasi sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa naik. Kalau pertumbuhan ekonomi naik maka angka kemiskinan bisa kita turunkan," jelas Suhardi Duka. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kepentingan masyarakat adalah hal paling utama sehingga investasi yang dibangun harus ramah lingkungan dan berdampak pada pembangunan ekonomi daerah," katanya di Pasangkayu, Sabtu (22/3/2025). 

Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir dalam mendukung terciptanya investasi daerah, karena pemerintah komitmen tidak akan membiarkan investasi merusak lingkungan. 

"Kalau investasi akan merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana, maka saya sebagai Gubernur akan menolaknya, karena hanya akan merusak daerah dan mengorbankan masyarakat, saya lebih cinta masyarakat dari pada investasi yang merusak, itu komitmen kami," katanya. 

Namun sebaliknya, kata dia, jika investasi akan membangun ekonomi daerah maka jangan dihambat, karena itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan memajukan ekonomi daerah. 

"Kalau investasi akan membangun ekonomi daerah, maka akan saya pertanggungjawabkan untuk rakyat, dan tidak boleh ditolak masyarakat karena itu juga sebagai harga diri saya sebagai Gubernur yang sangat menginginkan masyarakat sejahtera dan ekonomi Sulbar semakin maju," katanya.

Ia mengatakan, meningkatkan investasi merupakan visi pemerintah Sulbar karena perekonomian akan maju dengan investasi yang tumbuh dengan baik. Ia menyampaikan, sebagai dukungan terhadapnya tumbuhnya investasi ramah lingkungan, maka regulasi dan perizinan investasi akan dibuat lebih mudah pengurusannya. 

"Perizinan yang berbelit belit akan dipangkas agar kemudahan investasi terjadi dan tumbuh dengan baik, selain itu investasi yang baik akan dijaga keamanannya agar terus dapat berkontribusi bagi peningkatan ekonomi daerah," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Pemprov memberikan perhatian khusus bagi siswa berprestasi, dengan membantu memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di fakultas kedokteran," kata Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, di Mamuju, Sabtu (22/3/2025). 

Ia mengatakan, bantuan beasiswa yang diberikan kepada siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di fakultas kedokteran sebesar Rp30 juta dan dianggarkan melalui APBD Sulbar. 

Menurut dia, program beasiswa tersebut untuk mewujudkan visi Pemprov dalam membangun pendidikan dan untuk meningkatkan jumlah tenaga dokter, agar dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. 

"Program beasiswa ini agar seluruh rumah sakit di Sulbar memiliki dokter dan tidak lagi kekurangan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat," katanya. 

"Ia menyampaikan, selain beasiswa pendidikan fakultas kedokteran tersebut, Pemprov Sulbar juga akan memberikan bantuan kepada siswa yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan," katanya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar pada 2024, jumlah anak putus sekolah mencapai 48.000 orang. 

Wagub mengajak, masyarakat dapat terus memberikan dukungan pemerintah dalam membangun daerah agar pelayanan dasar dapat terus dimaksimalkan dan ditingkatkan untuk memajukan pembangunan daerah. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun UPT dan Balai Jalan Nasional Provinsi Sulbar, telah diminta untuk menyiagakan alat berat untuk mengantisipasi bencana longsor ketika terjadi yang dapat menghambat kelancaran arus mudik lebaran," kata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka di Mamuju, Kamis (20/3/2025). 

Ia mengatakan, puluhan alat berat disiagakan pada sejumlah titik longsor di sepanjang jalur trans Sulawesi Sulbar, agar dapat bergerak cepat mengantisipasi dengan menyingkirkan longsor ketika terjadi, karena di wilayah Sulbar masih terjadi musim hujan. 

Menurut dia, Pemprov Sulbar bekerjasama dan berkolaborasi dengan TNI dan Polri berupaya mensukseskan operasi ketupat 2025 untuk mengamankan dan melakukan pelayanan arus mudik lebaran. 

"Pemprov Sulbar bersama TNI dan Polri membangun posko arus mudik lebaran yang didalamnya terdapat petugas kesehatan, BNPB, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan akan berkolaborasi bersama dalam mensukseskan arus mudik lebaran," katanya.

Menurut dia, posko mudik lebaran dibangun disejumlah titik starategis di sepanjang jalur trans Sulawesi dan juga di kawasan sarana perhubungan seperti terminal, bandara maupun pelabuhan. 

"Masyarakat diminta memanfaatkan posko mudik lebaran tersebut untuk mendapatkan bantuan pelayanan dan pengamanan sehingga dapat melakukan mudik dengan lancar dan aman," katanya. 

Ia mengatakan, dengan kerjasama yang solid dan kompak dalam melakukan operasi ketupat maka dipastikan mudik 2025 akan berlansung dengan sukses dan lancar.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Anggaran APBD Sulbar tahun 2025 sebesar Rp15 miliar, dialokasikan untuk pengadaan bibit kakao dan untuk melaksanakan program sambung pucuk kakao di Kabupaten Polman," kata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di Polman, Selasa (18/3/2025). 

Ia mengatakan, kakao merupakan komoditi unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani, sehingga harus terus didukung pengembangannya oleh pemerintah. 

"Kakao memiliki prospek ekonomi tinggi dan memiliki peluang pasar yang jelas serta harga menjanjikan, sehingga kakao akan terus menjadi komoditi unggulan hingga 10 tahun ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan ekonomi daerah," katanya. 

Menurut dia, Pemprov juga akan membantu meningkatkan sumber daya petani kakao melalui pembinaan dan edukasi, agar petani dapat meningkatkan kualitas dan mendukung peningkatan produksi kakao. 

Selain itu, membangun kebun percontohan dan pembibitan pertanian kakao petani, untuk memenuhi kebutuhan bibit kakao petani. 

"Diharapkan dengan bantuan yang diberikan produksi kakao yang mencapai 76 ribu ton per tahun dengan luas areal panen 145 ribu hektare di Sulbar, dapat terus ditingkatkan," katanya. 

Ia menyampaikan, pembangunan sektor pertanian diantaranya komoditi kakao, merupakan visi Pemprov Sulbar yang akan diwujudkan lima tahun ke depan untuk memajukan ekonomi daerah. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kunjungan ini turut didampingi Wakil Bupati Polewali mandar Andi Nursami Masdar, PJ Sekda Polman, Hamdani Hamdi, Kepala Dinas DLHK Polman, dan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihak pengelola Sampah Matappa, memperlihatkan mesin pengelolaan sampah yang dimilikinya di hadapan Wakil Gubernur Sulbar.

Selain itu, pengelola sampah juga memperkenalkan beberapa hasil inovasi yang telah dilakukannya yang bernilai ekonomi.

Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga mengatakan, salah satu permasalahan lingkungan yang saat ini kita hadapi adalah sampah,namun bila hanya dikerjakan oleh pihak pemerintah provinsi maka tidak akan maksimal.

Untuk itu , diperlukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten agar bisa maksimal dan semua stakeholder harus bersatu demi menjaga lingkungan yang bersih demi kesehatan masyarakat Polewali Mandar.

Kunjungan awal ini menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat implementasi sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar.

Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga berkomitmen akan terus mendorong kinerja TPS Matappa karena dinilai maksimal mengelola sampah dengan baik.

TPS3R Matappa tidak hanya berupaya pelestarian lingkungan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang inovatif,hingga inovatif ini penting kita dukung.

"Seperti ini sangat dibutuhkan dilakukan di setiap daerah demi menjaga kebersihan di daerah " ujar Salim S Mengga.

Wagub Salim S Mengga turut mengapresiasi kepada pemilik Matappa yang telah membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah di Polewali Mandar.

Sebuah inovasi patut diapresiasi dan patut di dukung dalam upaya mengurangi volume sampah yang saat ini menjadi keresahan masyarakat," tutup Salim S Mengga.

Dalam kesempatan ini, Ketua TPS3R Matappa Abd Basid menyampaikan beberapa kendala dalam mengelola sampah, seperti kurangnya armada yang dimiliki, serta tempat penyimpanan sampah plastik yang sudah dilakukan pemilaan.

"Saat ini kami butuh tempat khusus agar sampah yang sudah dibersihkan tidak berantakan, " ujar Abd Basid.

"Jika armada terpenuhi insyaallah kami tidak kewalahan dalam penjemputan sampah dari rumah kerumah, hingga ia berharap adanya bantuan armada dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah kabupaten," tutup Abd Basid.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka di Mamuju, Selasa (18/3/2025), mengatakan bantuan paket sembako diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk mengurangi beban ekonomi dan memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah ini. 

Ia mengatakan, pembagian bantuan sembako tersebut merupakan rangkaian program kegiatan Safari Ramadhan yang dilaksanakan Pemprov Sulbar pada enam kabupaten di wilayah itu. 

Ia berharap, bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan dapat memperlancar ibadahnya di bulan suci Ramadhan ini. 

"Bantuan paket sembako yang diberikan tersebut, berisi sejumlah kebutuhan bahan pokok diantaranya, beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat di bulan Ramadhan," katanya. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulbar juga memberikan bantuan empat unit kendaraan truk pengangkut sampah kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Ia berharap, agar bantuan kendaraan sampah tersebut dapat mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Polman, dan mendukung daerah itu menjadi kota yang bersih dari sampah. 

"Pemprov Sulbar juga kedepannya akan menanggung seluruh tunggakan iuran BPJS kesehatan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Polman sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam berobat difasilitasi kesehatan," kata Gubernur Suhardi Duka.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami menemukan tujuh jenis pangan kadaluwarsa yang dijual di dua sarana ritel modern dan dua sarana distributor di Kabupaten Mamuju," kata Kepala BPOM di Mamuju Suliyanto, pada intensikasi pangan aman takjil Ramadhan di Kabupaten Mamuju, Selasa (18/3/2025). 

Selain tujuh jenis pangan kadaluwarsa, BPOM juga kata Suliyanto, menemukan 11 jenis atau 24 buah pangan rusak yang dijual pada dua ritel modern dan dua sarana distribusi tersebut. 

Sementara, pada pelaksanaan intensikasi pangan aman takjil Ramadhan di bazar takjil Ramadhan di Kabupaten Mamuju, BPOM juga melakukan pengujian terhadap 17 sampel takjil yang dijajakan. 

Parameter pengujian, meliputi kandungan bahan berbahaya seperti metanil yellow, rhodamin-B, formalin dan boraks. 

"Dari hasil uji terhadap 17 sampel takjil tersebut menunjukkan hasil negatif mengandung bahan berbahaya sehingga takjil yang dijual di Kabupaten Mamuju, juga aman dikonsumsi," terang Suliyanto. 

Sebelumnya BPOM lanjutnya, juga telah melakukan pemeriksaan sampel takjil Ramadhan yang dijual di lima kabupaten lainnya di Sulbar. 

Pemeriksaan sampel takjil itu kata Suliyanto dilakukan untuk memastikan jajanan berbuka puasa yang dijual di sejumlah kabupaten di daerah itu tidak mengandung bahan berbahaya, sehingga aman dikonsumsi. 

"Jadi, secara keseluruhan, kami telah melakukan intensikasi pangan aman takjil di enam kabupaten, dan semuanya tidak mengandung bahan berbahaya," jelas Suliyanto. 

Selain pemeriksaan produk pangan, BPOM juga melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pengunjung dan penjual di pusat distribusi takjil serta sarana distribusi pangan yang telah diperiksa. 

Materi edukasi mencakup pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile, cara melakukan Cek Klik (cek kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa) serta pemahaman tentang label pangan dan informasi nilai gizi. 

"KIE dilakukan kepada pengunjung sarana distribusi pangan dan kepada penjual serta pengunjung di area bazar Ramadhan Mamuju dengan memberikan informasi terkait penggunaan BPOM Mobile, Cek Klik serta label pangan atau informasi nilai gizi," jelas Suliyanto. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Hingga hari kelima pelaksanaan sosialisasi layanan hotline 110 di Polresta Mamuju, telah menunjukkan hasil positif dengan keberhasilan layanan mencapai 68,6 persen," kata Ardi Sutriono, di Mamuju, Senin (17/3/2025). 

Berdasarkan data melalui laporan harian piket call center 110 Polresta Mamuju, total panggilan mencapai 86 panggilan, dengan rincian sebanyak 59 panggilan terjawab dan 27 panggilan tidak terjawab (misscall). 

Seluruh panggilan yang masuk kata Ardi Sutriono telah ditindaklanjuti dengan baik oleh personel Polresta Mamuju. 

Respon yang diberikan lanjutnya, meliputi mendatangi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemenuhan permintaan sasaran patroli serta langkah antisipasi terhadap potensi bencana banjir akibat curah hujan yang tinggi. 

Kapolresta menyampaikan apresiasi atas respon positif masyarakat di Kabupaten Mamuju terhadap layanan hotline 110 tersebut.

"Kami terus berupaya meningkatkan efektivitas layanan hotline 110 agar dapat memberikan respon cepat dan tepat terhadap berbagai situasi yang memerlukan kehadiran kepolisian," terang Ardi Sutriono. 

Kapolresta mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan hotline 110 secara bijak dan bertanggung jawab. 

"Diharapkan, dengan semakin dikenalnya hotline 110, masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan kepolisian dalam situasi darurat maupun dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Mamuju," kata Ardi Sutriono. 

Selain mensosialisasikan layanan hotline 110, Polresta Mamuju tambah Ardi Sutriono juga mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam menolak praktik premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). 

Kegiatan itu kata Kapolresta, bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya premanisme serta cara-cara melaporkan dan mencegah aksi kriminal yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan dalih ormas. 

Kapolresta menegaskan bahwa premanisme yang mengatasnamakan ormas dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. 

"Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam memberantas praktik tersebut," kata Ardi Sutriono. 

Kapolresta mengatakan, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat. 

"Sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan," kata Ardi, salah seorang warga Kabupaten Mamuju. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Di hari ketiga pencarian dua korban terseret arus Sungai Masuppu Kabupaten Mamasa, satu korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mamuju Mahmud Afandi, Senin (17/3/2025). 

Jasad korban bernama Daktu Lakbi (64) kata Mahmud Afandi, ditemukan pada Senin siang sekitar pukul 12. 20 WITA, sejauh 34 kilometer dari lokasi awal diduga korban terseret arus sungai bersama cucunya yang bernama Aprilia (5). 

Korban ditemukan kata Mahmud Afandi setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran menggunakan drone thermal ke arah aliran sungai Desa Rate, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Proses evakuasi dari lokasi kejadian ke posko SAR gabungan kata Mahmud Afandi memakan waktu hingga dua jam akibat arus sungai yang cukup deras dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. 

Setelah upaya keras tim SAR gabungan, akhirnya jasad Daktu Lakbi berhasil dievakuasi kemudian langsung diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk penanganan lebih lanjut.

"Proses pencarian hari ini dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok untuk pencarian satu korban lagi," terang Mahmud Afandi. 

Dua warga Kabupaten Mamasa, yakni Daktu Lakbi dan cucunya Aprilia kata Mahmud Afandi, dilaporkan hilang terseret arus sungai di Dusun Talambai, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa itu sejak Sabtu (15/3/2025). 

"Setelah menerima laporan tersebut kami kemudian mengerahkan tim rescue untuk melakukan pencarian terhadap kedua warga terseret arus sungai di Kabupaten Mamasa tersebut," ujar Mahmud Afandi. 

Pencarian lanjutnya kemudian dilakukan dengan membagi dua tim, yakni SRU I melakukan penyisiran di sepanjang sungai dan SRU II melakukan penyisiran melalui udara menggunakan drone thermal. 

"Penyisiran di hari ketiga ini, akhirnya membuahkan hasil setelah drone thermal berhasil mendeteksi posisi salah satu korban hingga akhirnya berhasil dievakuasi. Penyisiran besok (Selasa) akan diperluas untuk memaksimalkan upaya pencarian," terang Mahmud Afandi.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Tahun ini dialokasikan anggaran APBD Sulbar sebesar Rp18 miliar untuk membangun jalan dari Urekang Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene menuju Mehalaan Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa," kata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka di Mamasa, Minggu (16/3/2025).

Ia mengatakan bahwa nantinya dengan terbangun jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses ekonomi masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian mereka. 

"Pembangunan jalan ini merupakan janji kampanye kami yang harus direalisasikan, karena menjadi kebutuhan prioritas masyarakat dalam meningkatkan akses pemasaran hasil pertanian mereka dan memperlancar aktivitas ekonominya," katanya. 

"Pembangunan jalan dari Kabupaten Majene menuju Kabupaten Mamasa akan dilaksanakan secara bertahap hingga jalan tersebut dapat lebih mulus dilalui masyarakat yang saat ini merasa terisolir di Kecamatan Ulumanda," katanya. 

Pemprov Sulbar akan berupaya membangun infrastruktur jalan hingga seluruh kabupaten di Sulbar dapat terhubung untuk mendorong kemajuan pembangunan Sulbar. 

"Visi Pemprov Sulbar lima tahun ke depan adalah membangun infrastruktur," ujarnya menegaskan. 

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan komoditi pertanian di wilayah Kabupaten Mamasa seperti kopi maupun komoditi holtikultura dapat semakin mudah dipasarkan mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Mamasa, Sabtu (15/3/2025), mengatakan senilai Rp20 miliar anggaran APBD Sulbar 2025 dialokasikan untuk program bantuan tunai kepada masyarakat guna mengatasi kemiskinan ekstrem. 

Ia mengatakan kemiskinan ekstrem merupakan visi Pemerintah Sulbar lima tahun ke depan sehingga dengan alokasi anggaran ini setidaknya bisa mengatasinya dengan tidak mengalami peningkatan. 

Menurut dia, penduduk dalam kategori miskin ekstrem di Sulbar mencapai 1,7 persen dari 1,5 juta penduduk Sulbar sementara juga masyarakat miskin di Sulbar mencapai 11 persen. 

"Kunjungan kami ke Mamasa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan membantu warga miskin yang cukup tinggi mencapai 16 persen, dengan bantuan tunai yang disediakan tersebut," katanya. 

Ia mengatakan sebagai gubernur akan berupaya mengatasi kemiskinan ekstrem yang merupakan masalah pembangunan yang paling mendasar di Sulbar.

Menurut dia, Pemprov Sulbar juga akan mengalokasikan anggaran beasiswa untuk masyarakat tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan layak dan keluar dari kategori miskin. 

Selain itu akan berupaya menanggung 50 persen tanggungan BPJS masyarakat Sulbar sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 

"Setiap kabupaten di Sulbar akan dibantu dalam membiayai iuran BPJS masyarakat miskin yang dimilikinya hingga 50 persen, dan 50 persen lainnya di tanggung pemerintah kabupaten di setiap kabupaten dengan demikian seluruh masyarakat miskin tidak akan lagi kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya. 

Ia mengajak masyarakat untuk terus mendukung Pemprov Sulbar dalam melaksanakan program mengatasi kemiskinan agar Sulbar dapat maju dan berkembang.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka di Majene, Kamis (13/3/2025) mengatakan, paket sembako Ramadhan yang dibagikan tersebut, untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat memenuhi kebutuhannya di bulan suci Ramadhan ini. 

Ia mengatakan, program bantuan sembako Ramadhan yang dirangkaikan dengan acara safari Ramadhan Pemprov Sulbar ini untuk meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat dan meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadhan. 

"Bantuan yang diberikan ini juga sebagai bentuk kepedulian Pemprov Sulbar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Majene, agar tidak kesulitan menjalani ibadah dan memenuhi kebutuhan pokoknya di bulan suci Ramadhan ini," katanya. 

Menurut dia, Pemprov Sulbar lima tahun ke depan akan melaksanakan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene telah berkomitmen secara bersama untuk melakukan esiensi anggaran untuk kepentingan negara, dan akan terus berupaya agar program pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak langsung untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Majene ini," katanya. 

Bupati Kabupaten Majene, Andi Sukri Tammalele mengapresiasi kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar di Majene dan berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dalam membangun Majene agar maju dan sejahtera. 

"Pemkab Majene mendukung Pemprov Sulbar agar dapat mewujudkan visi-misi selama lima tahun ke depan untuk membangun Majene maupun Provinsi Sulbar agar berkembang dengan mengatasi secara bersama seluruh permasalahan pembangunan yang dihadapi," katanya. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Salah satu pemicu terjadinya inasi bahan pokok adalah ketika pasokan pangan ke Sulbar menjadi terhambat karena beberapa kendala seperti bencana alam," kata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka saat buka puasa bersama, di Mamuju, Kamis (13/3/2025). 

Ia mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang bisa menjadi penghambat atau kendala pasokan pangan ke Sulbar diantaranya adalah karena faktor terjadinya bencana banjir dan longsor, karena Sulbar merupakan daerah yang rawan terjadi bencana tersebut. 

Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulbar, diminta untuk terus bersiaga ketika terjadi longsor agar kendaraan pengangkut pangan ke Sulbar tidak tertahan atau terhambat dan dapat diprioritaskan untuk melintas, dengan cara segera menyingkirkan material longsor yang menutup jalan, katanya. 

Menurut dia, faktor pemicu inasi lainnya adalah karena terjadinya penimbunan komoditas pangan yang dilakukan distributor untuk mencari keuntungan. 

"Pemprov Sulbar meminta agar TNI dan Polri serta Kejaksaan dapat melakukan pengawasan dan tindakan hukum secara tegas, agar tidak ada lagi distributor yang menimbun komoditi pangan untuk mencari untung," katanya.

Ia menyampaikan, inasi di daerah harus terus diawasi dengan berbagai macam langkah strategis, karena jika inasi tidak terkendali maka akan mengganggu daya beli masyarakat memenuhi kebutuhannya dan dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah. 

Ia menyampaikan, Pemprov Sulbar juga melakukan strategi penanganan inasi dengan melakukan subsidi kepada para peternak dan petani agar tidak kesulitan mendapatkan modal usaha pertanian. 

"Kalau petani dan peternak disubsidi maka modal usahanya akan berkurang, sehingga komoditi yang dijualnya akan stabil dan tidak menjadi komoditi penyumbang inasi," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, di Mamuju, Rabu (12/3/2025). 

Bantuan tunai tersebut lanjut Suhardi Duka, akan disalurkan kepada 10 ribu warga miskin ekstrem yang tersebar di setiap kabupaten.

"Sementara, 10 ribu warga lainnya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten masing-masing," ujar Suhardi Duka. 

Gubernur menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 20 ribu penduduk atau 1,7 persen dari total warga di Sulbar, masih masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. 

"Target kami, setiap tahun angka ini bisa turun satu persen. Sehingga, untuk mencapai target itulah Pemerintah Provinsi Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar pada APBD 2025," terang Suhardi Duka. 

Gubernur mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. 

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran. 

"Saya ingin bantuan dari mahasiswa. Mari kita sama-sama memastikan alokasi anggaran ini betul-betul tepat sasaran, baik dalam bentuk tunai maupun pemberdayaan UMKM," katanya. 

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa sangat penting untuk membangun Sulbar yang lebih sejahtera. 

"Kami mengajak mahasiswa untuk bersama-sama membangun Sulbar di bawah pemerintahan kami. Misi kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun SDM yang unggul dan berkarakter," jelasnya. 

Gubernur berharap, melalui kolaborasi tersebut Sulbar dapat mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem secara bertahap. 

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Sulbar yang lebih sejahtera dan maju," kata Suhardi Duka. 

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan dasar yang berkualitas. 

"Itu adalah harapan masyarakat. Itulah alasan mengapa mereka memilih kami. Sekarang, tanggung jawab kami untuk merealisasikannya," ujar Suhardi Duka. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Pertemuan ini membahas rencana pengusulan Jepa, makanan khas Mandar, sebagai warisan budaya tak benda ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

Jepa merupakan makanan tradisional khas Mandar yang terbuat dari singkong dan parutan kelapa. Berbentuk lingkaran dengan tekstur seperti roti, makanan ini memiliki aroma khas singkong bakar dan biasanya disajikan bersama ikan teri, bau tuing-tuing, atau cumi. 

Saat ini, Jepa telah mengalami inovasi dengan tambahan topping parutan gula merah, menjadikannya semakin diminati.

 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18, Muhammad Tang mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan penetapan Jepa sebagai warisan budaya tak benda untuk kemudian diajukan ke UNESCO. 

"Kami sedang menggarap pengusulan Jepa sebagai warisan budaya tak benda agar bisa diajukan ke UNESCO. Ini penting karena beberapa wilayah di Amerika Utara, seperti Kuba, juga mulai mengusulkan makanan sejenis sebagai warisan budaya dunia," jelas Muhammad Tang.

Ia juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk lebih memperhatikan potensi dan warisan budaya yang dimiliki daerah tersebut. 

"Sulbar memiliki banyak potensi dan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kami berharap ada perhatian lebih dari Pemprov," tambahnya.

Gubernur Suhardi Duka menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Balai Pelestarian Kebudayaan. 

"Saya mendukung penuh upaya Balai Pelestarian Kebudayaan untuk mengusulkan Jepa sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO. Namun, saya juga berharap tidak hanya Jepa yang diperhatikan, tetapi seluruh warisan budaya Sulbar yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikomersialisasikan," tegas Suhardi Duka.

Gubernur menegaskan bahwa budaya merupakan bagian penting dari pariwisata. Oleh karena itu, ia mendorong agar warisan budaya Sulbar tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dipromosikan secara luas. 

"Budaya adalah bagian dari pasar wisata. Saya setuju dengan rencana ini, baik untuk Jepa maupun warisan budaya lainnya. Yang terpenting, kita harus mendorong agar budaya kita semakin dikenal dan bernilai ekonomi," pungkasnya. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Korban yang diketahui bernama Mubing (42), warga lingkungan Tanro, sebelumnya dinyatakan hilang selama lima hari. Mayat korban ditemukan dalam kondisi telungkup dan membengkak, tanpa mengenakan pakaian.

Pihak keluarga mengungkapkan bahwa mereka terakhir berkomunikasi dengan Mubing pada Kamis pekan lalu. 

Setelah itu, mereka berupaya mencarinya ke berbagai tempat, termasuk memposting informasi mengenai kehilangan tersebut di media sosial, namun tidak berhasil menemukan jejaknya.

Selama dinyatakan hilang pihak keluarga telah mencari korban ke mana-mana, namun tidak menemukan jejak korban. Keluarga baru terkejut saat mendapat kabar jika korban meninggal dunia di kamara kosnya.

Pihak keluarga mengungkapkan bahwa mereka terakhir berkomunikasi dengan Mubing pada Kamis pekan lalu. 

Setelah itu, mereka berupaya mencarinya ke berbagai tempat, termasuk memposting informasi mengenai kehilangan tersebut di media sosial, namun tidak berhasil menemukan jejaknya.

Selama dinyatakan hilang pihak keluarga telah mencari korban ke mana-mana, namun tidak menemukan jejak korban. Keluarga baru terkejut saat mendapat kabar jika korban meninggal dunia di kamara kosnya.

Ditemukan tewas di kosnya 

Keluarga akhirnya menemukan korban setelah mencari di tempat kosnya di lingkungan Madatte, di lantai dua. 

Penemuan jasad ini mengejutkan warga setempat yang segera memenuhi lokasi kejadian. 

Keluarga yang menemukan jasad korban tampak tak kuasa menahan tangis histeris setelah memastikan bahwa jasad tersebut adalah anggota keluarga yang mereka cari.

Tim identifikasi kriminal (Inafis) yang tiba di lokasi segera memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Budi Adi, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, korban memiliki riwayat penyakit hipertensi dan sering mengkonsumsi obat-obatan. Dugaan sementara adalah penyakitnya kambuh hingga tidak sadarkan diri.

Hal ini juga didukung oleh hasil olah TKP yang tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. 

“Sesuai keterangan keluarga, korban diketahui punya riwayat penyakit hipertensi dan sering mengkonsumsi obat-obatan. Kemungkinan penyakit korban kambuh hingga tak sadarkan diri. Di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,” jelasnya, Senin (10/3/2025). 

Setelah melakukan olah TKP, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit umum daerah setempat untuk dilakukan visum et repertum.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Investasi di berbagai bidang di Sulbar, tidak tumbuh dengan baik, karena selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Mamuju, Sabtu (8/3/2025). 

Ia mengatakan, selain terkendala adanya penolakan masyarakat, investasi juga selalu terhambat oleh perizinan yang memakan waktu lama penyelesaiannya, dan juga prosedurnya sangat bertele-tele. 

"Untuk mendapat izin investasi di Sulbar maka investor kewalahan dengan urusan yang berbelit-belit dan sangat bertele-tele dan juga memakan waktu lama dan ketika izin investasi selesai pengurusannya, maka investasi kemudian ditolak dan mendapatkan gangguan dari masyarakat dengan berbagai cara, sehingga investor tidak bisa bekerja," katanya. 

Padahal kata dia, investasi itu telah mengeluarkan biaya mahal dan sangat menguras mereka, sehingga Sulbar ini tampak buruk dimata dunia usaha. 

Oleh karena itu, dia berharap, agar di masa dirinya sebagai Gubernur Sulbar hingga lima tahun ke depan, investasi harus didukung oleh masyarakat untuk kemajuan pembangunan ekonomi daerah. 

"Selama saya gubernur Sulbar, maka saya tidak akan mengeluarkan izin investasi apabila mendapatkan penolakan dari masyarakat," katanya. 

Namun, jika izin investasi sudah dikeluarkan Pemprov Sulbar, maka harus dihormati dan didukung oleh masyarakat untuk kemajuan daerah. 

"Kalau saya sebagai Gubernur sudah keluarkan izin, maka harus dihormati dan dijaga, karena itu adalah harga diri sebagai Gubernur yang harus dipertanggungjawabkan dan didukung masyarakat Sulbar," katanya. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulbar Mohammad Ali Chandra di Mamuju, Minggu, mengatakan 36.000 RTS di enam kabupaten di Sulbar belum menikmati listrik. 

Dari jumlah tersebut, katanya, 12.520 RTS telah diusulkan mendapatkan bantuan pemasangan listrik baru kepada Kementerian ESDM. Total 36.000 RTS yang belum menikmati listrik tersebut, ada di 19 desa di Sulbar, yaitu 11 desa di Kabupaten Mamuju dan delapan desa di Kabupaten Mamasa. 

Ia berharap, dengan pengusulan pasang baru listrik 12.520 RTS tersebut, jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan listrik di Sulbar dengan penduduk mencapai 1,5 juta jiwa itu, akan semakin bertambah. 

Pemprov Sulbar akan mengembangkan infrastruktur listrik dengan membangun jaringan listrik ke wilayah yang belum terjangkau serta meningkatkan kapasitas pembangkit listrik agar seluruh masyarakat menikmati listrik. 

"Pemprov Sulbar juga akan mengalokasikan anggaran untuk program bantuan pasang baru listrik agar seluruh masyarakat Sulbar dapat menikmati listrik," katanya. 

Dinas ESDM Sulbar juga akan mendorong pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), dan biomassa yang sesuai dengan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Jembatan Kabe dibangun kembali berkat kolaborasi dan kerja sama antara Pemprov Sulbar dan perusahaan perkebunan sawit PT Manakarra Unggul Lestari (MUL)," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, di Mamuju, Minggu (9/3/2025). 

Pemprov Sulbar mengalokasikan APBD Rp500 juta untuk pembangunan jembatan tersebut, sedangkan PT MUL mengalokasikan anggaran untuk menambah jumlah kekurangan dana yang dialokasikan Pemprov Sulbar. 

Dia menjelaskan jembatan yang dibangun tersebut telah dapat dilalui masyarakat Kecamatan Tommo serta digunakan perusahaan PT MUL untuk aktivitas ekonominya. 

"Ini adalah bentuk kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta yang harus ditumbuhkan untuk mendukung kebutuhan dan menyukseskan pembangunan ekonomi daerah," katanya. 

Ia mengatakan Jembatan Kabe yang dibangun tersebut akan bertahan tiga tahun dan selanjutnya membutuhkan perbaikan. 

Oleh karena itu, Pemprov Sulbar akan menjadikan pembangunan jembatan tersebut sebagai program yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

Pemprov Sulbar berupaya kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Jembatan Kabe pada APBD Sulbar 2028 sehingga jembatan tersebut lebih layak dan kuat untuk dilalui. 

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]