Ia menyampaikan, berdasarkan data sistem automasi Badan Karantina Pertanian (IQ-Fast) pada tahun 2023, Karantina Pertanian Mamuju telah mensertifikasi 527 ton beras yang keluar dari Sulbar.
Data tersebut, lanjut Wisnu, selaras dengan data yang telah dihimpun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, dimana pada Minggu pertama bulan April 2023, ketersediaan beras di Sulbar mencapai 20.877 ton, sedangkan ketersediaan untuk Mamuju sekitar 2.109 ton.
Baca Juga:
Pangkas 145 Regulasi, Kebijakan Distribusi Pupuk Langsung Ke Petani Dinilai Tepat
"Dengan turun ke lapangan, kita dapat memastikan data yang telah dihimpun Badan Karantina Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar," ujar Wisnu.
Dari hasil monitoring itu, tim Kementan bersama Satgas Pangan Sulbar dan Pemkab Mamuju menjamin harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional di Mamuju tetap stabil, yakni harga beras dijual di kisaran Rp11.000-13.000/kilogram, bawang merah Rp28.000-Rp35.000/kilogram dan bawang putih Rp28.000-Rp30.000/kilogram.
Kemudian, gula pasir dijual di kisaran Rp14.000-Rp15.000/kilogram, minyak goreng kemasan Rp15.000-Rp20.000/liter, cabai rawit Rp30.000-Rp35.000/kilogram, cabai keriting Rp30.000-Rp35.000/kilogram, daging ayam Rp75.000/tiga kilogram, telur ayam ras Rp50.000/rak serta ikan di kisaran Rp35.000-Rp50.000/kilogram.
Baca Juga:
Kementerian PU Sinergi dengan Kementerian Pertanian, Targetkan 1 Juta Hektar Lahan Teraliri Irigasi
"Kami mewakili Kementerian Pertanian meminta seluruh jajaran yang bertugas di Sulbar untuk terus bersinergi dengan semua pihak dan memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa demi menjaga stabilitas ketahanan dan keamanan pangan," kata Wisnu.
Sementara, Kepala Karantina Pertanian Mamuju, Agus Karyono mengatakan bahwa, pihaknya sebagai border di pelabuhan dan Bandara senantiasa mendukung kelancaran lalulintas komoditas pertanian Sulbar dengan menjamin kesehatan dan keamanan komoditas terutama bahan pangan pokok.
"Oleh karena itu, Karantina Pertanian Mamuju juga ikut tergabung ke dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, dalam hal ini bertanggungjawab untuk mengetahui dan mengawal ketersediaan pangan di Sulbar," pungkas Agus Karyono.[mga]
