Tantangan sertifikasi ISPO saat ini ya pasti itu soal biaya sertifikasi ISPO itu siapa yang akan menyediakan karena menjadi pertanyaan bagi petani sawit, kalau mau sertifikasi ISPO satu koperasi butuh anggaran sekitar 300 jutaan tentunya ini akan sulit kalau di sediakan oleh petani.
Kami meminta agar sertifikasi ISPO melalui pendanaan dari lembaga sawit BPDPKS dan juga dari DBH sawit, ”pemerintah harus menyediakan pendanaan sertifikasi ISPO bagi petani mulai dari persiapan sampai pada audit sertifikasi”.
Baca Juga:
Bappebti Pilih Kalbar Jadi Tuan Rumah Literasi Bursa CPO ke-4
Sementara itu Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah I Wayan Purwase mengatakan sertifikasi ISPO bagi petani sawit sudah menjadi wajib saat ini, tantangan ISPO bagi petani untuk di Kab. Mamuju Tengah kelembagaan petani Dimana sebagian besar petani belum masuk dalam sertifikasi ISPO.
Untuk Kabupaten Mamuju Tengah kami telah menyediakan pendanaan dari DBH sawit untuk percepatan ISPO, saat ini kami telah mempersiapkan beberapa kelompok untuk di sertifikasi ISPO, selain itu petani sawit juga bisa mengakses dana dari BPDPKS untuk melakukan sertifikasi ISPO melalui program sarana dan prasarana.
Fatmawati Kabid Perkebunan Kabupaten Pasangkayu mengatakan bahwa sebagai komitmen dari Pemerintah Daerah pasangkayu untuk mendukung sertifikasi ISPO bagi petani sawit swadaya di lakukan percepatan pengurusan STDB bagi petani secara gratis, selain itu untuk DBH sawit juga di fokuskan untuk pendampingan sertifikasi ISPO bagi petani sawit.
Baca Juga:
Baru 0,2 Persen Petani Kelapa Sawit yang Memiliki Sertifikat ISPO
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
