Pada rapat koordinasi tersebut, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu serta hal-hal yang perlu diantisipasi, termasuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyampaikan bahwa saat ini distribusi logistik pemilu masih terus berjalan.
Ketua KPU Provinsi Sulbar Said Usman Umar menyebutkan salah satu potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 adalah akses informasi dan pengiriman data dari TPS yang berada di wilayah blankspot atau tidak ada jaringan internet.
Baca Juga:
Upaya Pemerintah Sulbar Meningkatkan IPM untuk Masyarakat Sejahtera
Berdasarkan data KPU tercatat 381 TPS yang tidak terakses jaringan internet.
"Jaringan internet sangat penting untuk mendorong proses perhitungan suara menggunakan aplikasi Sirekap," kata Said Usman Umar.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar Mustari Mula menyebutkan terdapat 89 desa yang belum terakses jaringan internet.
Baca Juga:
Penjabat Gubernur Sulbar Minta Perusahaan Bayar THR Karyawan Tepat Waktu
"Namun, dari 89 desa tersebut, terdapat 38 desa sudah terbantu Internet satelit VSAT yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengiriman data," katanya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu mengenai data dari titik desa yang sudah menggunakan internet satelit.
Untuk mempercepat laporan dari wilayah blankspot, Diskominfo Sulbar bekerja sama pihak Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari), Radio Antar-Penduduk Indonesia (RAPI), dan Balai Monitor.
