"Semua dukungan ini akan berkontribusi terhadap digitalisasi nasional dan pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Dinas Kominfo Sulbar yang menjadi lokasi khusus wawancara untuk riset FEB UGM kata Ridwan, saat ini sedang mengakselerasi penerapan digitalisasi pemerintahan yang terarah dan terintegrasi dengan SPBE yang berkualitas.
Baca Juga:
Pemkot Kendari Terapkan Sistem Barcode QRIS untuk Optimalkan Penagihan Retribusi Daerah
"Dinas Kominfo Sulbar sebagai leading sektor digitalisasi, mendukung penuh program ETPD dalam bentuk fasilitasi sistem dan jaringan digital intra antarOPD dan antar-pemprov dengan enam pemerintah kabupaten se-Sulbar yang sudah tersedia sejak 2023," katanya.
Pemanfaatan fasilitas tersebut lanjutnya, untuk peningkatan ETPD yang kemudian diserahkan kepada OPD terkait, khususnya BPKPD serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memaksimalkan pembayaran seluruh transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah provinsi terhadap lembaga/penyedia maupun personal agar dilakukan dengan sistem elektronik.
Dinas Kominfo Sulbar juga tambahnya, saat ini terus mendorong terwujudnya integrasi sistem elektronik layanan pemerintah untuk membentuk ekosistem koneksi dan interoperabilitas data digital yang efisien, dengan menyiapkan infrastruktur aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD).
Baca Juga:
Bank Indonesia Aceh Luncurkan Modul Dakwah untuk Akselerasi Digitalisasi Pembayaran QRIS
"Integrasi tersebut dapat digunakan untuk memperluas cakupan ETPD di wilayah Sulbar," kata Ridwan.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
