Sulbar.WahanaNews.co, Mamuju - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat memproyeksikan produksi gabah kering giling pada Maret 2024 di seluruh kabupaten di daerah tersebut mencapai 39.096 ton.
"Produksi gabah kering giling di berbagai wilayah di Sulbar selama Maret 2024 diperkirakan sebanyak 39.096 ton," kata Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif di Mamuju, Sabtu (24/2/2024).
Baca Juga:
Pemprov Sulbar Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Antisipasi Hidrometeorologi Saat Pilkada
Ia merinci produksi gabah kering giling setiap kabupaten di Provinsi Sulbar pada Maret 2024, terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai 27.208 ton selanjutnya di Kabupaten Mamuju sebanyak 6.821 ton. Kemudian, sebanyak 3.046 ton di Kabupaten Mamuju Tengah, sebanyak 314 ton di Kabupaten Majene serta 171 ton di Kabupaten Pasangkayu.
Dinas TPHP Sulbar juga memproyeksi produksi jagung pada Maret 2024 mencapai 29.158 ton, dan terbanyak di Kabupaten Mamuju yang mencapai 15.934 ton, kemudian di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 4.694 ton dan sebanyak 3.477 ton di Kabupaten Mamasa.
Selanjutnya, di Kabupaten Pasangkayu produksi jagung pada Maret 2024 sebanyak 2.414 ton, di Kabupaten Mamuju Tengah 1.543 ton serta sebanyak 1.097 ton di Kabupaten Majene.
Baca Juga:
Pemkab Sigi Sulteng: Harga Jagung di Pasar Capai Rp8.000 per Kilogram
Sedangkan, proyeksi produksi kedelai pada Maret 2024 hanya sekitar 240 ton dengan rincian, di Kabupaten Mamuju 117 ton, sebanyak 112 ton di Kabupaten Mamasa, sebanyak 10 ton di Kabupaten Pasangkayu, delapan ton di Kabupaten Mamuju Tengah serta di Polewali Mandar sebanyak dua ton.
"Sementara, di Kabupaten Majene tidak ada produksi kedelai pada Maret 2024," ujar Syamsul Ma'arif.
Ia juga menyampaikan bahwa pada periode Januari hingga Maret 2024, DInas TPHP Sulbar memproyeksi luas tanam padi di seluruh wilayah Sulbar mencapai 20.728 hektare, jagung seluas 6.443 hektare dan 75 hektare untuk kedelai. Ia juga menyampaikan Dinas TPHP Sulbar juga telah melakukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan produksi pertanian untuk mencapai swasembada pangan, di antaranya melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, seperti Dinas Pertanian kabupaten, Balai Penerapan Standard Pertanian (BPSIP) serta PPL.
