WahanaNews - Sulbar | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) fokus dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah itu dengan memfokuskan penanganan masalah terkait dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.
"Pada RKPD 2024 ini, kami fokus penanganan yang menjadi arahan Pak Presiden Joko Widodo," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik pada forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD 2024 di Graha Sandeq, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (2/2/2023).
Baca Juga:
Upaya Pemerintah Sulbar Meningkatkan IPM untuk Masyarakat Sejahtera
Selain kemiskinan ekstrem, Akmal menyebutkan beberapa masalah yang menjadi arahan Presiden Jokowi, di antaranya persoalan kekerdilan pada anak atau stunting, kemudahan berinvestasi, serta branding per kabupaten.
"Saya sudah sampaikan beberapa catatan sesuai arahan presiden, seperti persoalan stunting, kemiskinan ekstrem, kemudian kemudahan berinvestasi dan branding per kabupaten," jelas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.
Pemprov Jabar, kata dia, juga telah menyelesaikan penyusunan tahapan rencana pembangunan untuk 2024. Dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut, Akmal mengacu pada capaian di 2022 dengan melihat permasalahan dan kendala yang dihadapi.
Baca Juga:
Penjabat Gubernur Sulbar Minta Perusahaan Bayar THR Karyawan Tepat Waktu
Dia pun meminta jajaran Pemprov Sulbar dan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat menjalankan program-program yang menjadi fokus Pemerintah tersebut, khususnya di tengah kondisi politik dan ekonomi saat ini.
"Jadi, tahun politik ini jangan terlalu banyak kegiatan politik. Perbanyak kegiatan ekonomi agar kita bisa menyelesaikan persoalan pascapandemi yang kemarin melanda," ujarnya.
Akmal juga meminta para pemangku kepentingan terkait agar melibatkan pengusaha, akademisi, dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Barat dalam menjalankan rencana program kerja 2023.[mga]
