WahanaNews - Sulbar | Beredar informasi iuran BPJS Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, Sulbar, menunggak sejak bulan Mei 2022 lalu.
Hingga saat ini September 2023, Pemkab Mamasa belum membayar tunggakan tersebut.
Baca Juga:
BPJS Kesehatan Gelar Sarasehan Sosialisasi Program JKN Bersama Polri dan Bhayangkari
Kepala BPJS Mamasa, Andi Muh Fadli, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/9/2023), sekira pukul 14:45 Wita, membenarkan perihal tersebut.
"Menunggak sejak bulan Mei 2022 lalu hingga September 2023 ini," singkatnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jl Poros Mamasa - Polman, Rante - Tente, Desa Osango, Kecamatan Mamasa.
Ditanya soal nominal tunggakan Pemkab Mamasa itu, ia tak menjelaskan secara rinci.
Baca Juga:
Program JKN, Solusi Cerdas Persalinan Tanpa Kantong Jebol
"Sama seperti berita itu, kurang lebih begitu," katanya lagi.
Diberitakan, utang Pemkab Mamasa ke BPJS Kesehatan kurang lebih Rp 16 miliar.
Terkait hal itu pihaknya BPJS telah melakukan komunikasi ke pihak Pemkab Mamasa.
Tetapi hingga saat ini Pemkab Mamasa belum juga melunasi.
"Kami sudah koordinasi, tapi begitu saja menunggu ketersediaan anggaran," sebutnya.
Ia juga menjelaskan, tunggakan tersebut bukan hanya di Kabupaten Mamasa.
Tetapi, juga terjadi di Kabupaten Mamasa lain.
"Seluruh kabupaten yang ada di Indonesia ada yang punya tunggakan, itukan terkait dengan refocusing anggaran," kata Andi Muh. Fadli.
Bahkan kata dia, banyak kabupaten yang lebih besar lagi tunggakannya dari Kabupaten Mamasa.
