Sulbar.WahanaNews.co, Mamuju - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, meluncurkan penggunaan kartu elektronik untuk transaksi pemerintahan, yang disebut Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
"Ini sebuah inovasi untuk memperkuat transaksi non-tunai. Ini sangat penting karena akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik ilegal dalam hal transaksi keuangan," kata Bahtiar, di Mamuju, Kamis (19/9/2024).
Baca Juga:
Pj Gubernur Sulbar Imbau Pemerintah Daerah Jaga Kelestarian Ekosistem Lingkungan dari Kerusakan
Peluncuran penggunaan KKPD provinsi dan kabupaten se-Sulbar itu juga dirangkaikan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulbar.
Peluncuran opsen pajak atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dilakukan BPKPD Sulbar menurut Bahtiar, sangat inovatif.
"Sebagai Penjabat Gubernur saya apresiasi atas inovasi yang dilakukan BPKPD. Mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar, inovasinya bisa terlaksana. Mari kita sama-sama mengembangkan ini," terang Bahtiar.
Baca Juga:
Pemerintah Kaltara dan BI Percepat serta Perluas Digitalisasi Daerah Bersama
Pemerintah pusat sendiri tambahnya, sudah menerapkan penggunaan kartu elektronik untuk transaksi pemerintahan.
"Semua kementerian sudah memakai kartu elektronik dalam bertransaksi," katanya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan, kegiatan itu dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
