Sulbar.WahanaNews.co, Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membangun akses pelayanan keuangan untuk mencapai masyarakat di desa demi memajukan ekonominya.
"Untuk membangun ekonomi Sulbar, maka akses layanan keuangan masyarakat harus dibangun sampai ketingkat desa, agar mereka lebih mudah untuk mendapatkan permodalan," kata penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin di Mamuju, Sulbar, Sabtu (22/6/2024).
Baca Juga:
Industri Fintech Bergolak di IFSE 2024, OJK Serukan Perlindungan Konsumen
Ia mengatakan, Pemprov Sulbar mendorong pelayanan keuangan hingga sampai ke tingkat dengan dengan bekerja sama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut dia, Pemprov Sulbar mendorong terwujudnya ekonomi inklusif mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses layanan keuangan.
"Pemprov Sulbar membangun ekonomi berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, sehingga masyarakat desa juga diprioritaskan mendapatkan bantuan ekonomi," katanya.
Baca Juga:
OJK dan FSS Korea Bahas Pengawasan Lintas Batas dan Kerja Sama Keuangan
Ia menyampaikan, ekonomi Sulbar masih tergantung pada bantuan anggaran keuangan dari pemerintah pusat, karena sekitar 77 persen dari anggaran APBD Sulbar, berasal dari dana transfer daerah.
"Daerah ini harus dibangun dari ekonomi desa sehingga layanan keuangan untuk ekonomi masyarakat desa, harus terus didorong dan ditingkatkan," katanya.
Ia menyampaikan, Sulbar memiliki dana kredit usaha rakyat (KUR) yang dikelola perbankan mencapai Rp3 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk membangun ekonomi masyarakat desa.
