Sulbar.WahanaNews.co, Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong kaum perempuan di daerah tersebut untuk menjadi motor penggerak perubahan, baik dalam lingkup keluarga maupun pemerintahan.
"Melalui pendidikan karakter dan integritas, perempuan dapat menjadi motor penggerak perubahan, baik di lingkup keluarga maupun pemerintahan," kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar Khaeruddin Anas di Mamuju, Rabu (9/10/2024).
Baca Juga:
Terkait Korupsi KA, Kejagung Periksa Tiga Mantan Kepala BTP Sumbangut
Khaeruddin Anas menyampaikan itu saat mewakili Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin pada bimbingan teknis perempuan anti-korupsi yang dihadiri berbagai pihak yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bimtek perempuan anti-korupsi dengan tema 'Peran Perempuan Dalam Membangun Nilai-Nilai Integritas Melawan Korupsi' yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar Itu, kata Khaeruddin Anas, bertujuan untuk meningkatkan peran strategis perempuan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Ia menyampaikan bahwa penjabat gubernur Sulbar sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang memberikan ruang bagi kaum perempuan untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi tersebut.
Baca Juga:
Korupsi Tata Niaga PT Timah, 3 Eks Kadis ESDM Babel Dituntut 6 Hingga 7 tahun Penjara
"Kita semua harus berperan dalam membangun budaya anti-korupsi, dan peran perempuan dalam hal ini tidak bisa diabaikan," ujar Khaeruddin Anas.
Sementara, Kepala Bidang Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulbar Rini Lukita Sari mengatakan, pelaksanaan Bimtek tersebut berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam melawan korupsi.
"Perempuan memiliki peran strategis dalam membangun integritas di tengah masyarakat, terutama melalui pendidikan karakter di dalam keluarga," kata Rini.
Rini menegaskan, BKD sendiri terus berkomitmen untuk meningkatkan nilai-nilai integritas di kalangan ASN, sehingga tercipta aparatur yang profesional dan bersih dari praktik korupsi.
Sedangkan, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi dalam pemaparannya menyampaikan, korupsi bukan hanya masalah sistem tapi juga masalah karakter.
Perempuan menurut Kumbul Kusdwijanto, memiliki pengaruh besar dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas. Dari keluarga perempuan, lanjutnya, dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran dan anti-korupsi kepada anak-anak mereka.
"Dalam skala yang lebih luas, perempuan di sektor pemerintahan maupun swasta dapat menjadi role model dan agen perubahan untuk memastikan bahwa nilai-nilai integritas tetap terjaga," jelas Kumbul Kusdwijanto.
Ia juga menekankan bahwa KPK selalu terbuka dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan untuk terus berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
