WahanaNews-Jatim | Terhitung sejak Selasa (21/11), rumah keluarga Wanda Hamidah yang didiami pamannya, Hamid Husein, telah dikosongkan. Melalui media sosialnya, artis Wanda Hamidah curhat terkait ‘nasib’ bangunan rumah keluarganya yang terletak bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat tersebut.
Wanda kecewa lahan yang selama ini ditempati keluarganya harus dikosongkan. Dia mempertanyakan komitmen Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolsek, juga mempertanyakan posisi Kapolda Metro Jaya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Baca Juga:
Soal Rencana Pembangunan PLTN Pertama di Indonesia, ALPERKLINAS Harapkan Pemerintah Sosialisasi ke Masyarakat dengan Masif
“Kalau ini dibiarkan, ke mana lagi rakyat harus berlindung?” katanya, di akhir curhatannya, yang dilihat WahanaNews pada Rabu (23/11).
Banyak netizen yang menanggapi curhatan Wanda, di antaranya adalah @brother_joe27, yang menuliskan begini:
Pertanyaannya adalah : (1) kenapa pamannya wanda hamidah pak hamid di tetapkan sbg tersangka? Perkara apa? Pemalsuan dokumen kah ? (2) kenapa wanda hamidah tidak menjelaskan duduk perkaranya dan menunjukkan dokumen2 nya ke publik bila merasa tidak bersalah daripada menghasut publik dgn play victim yg tidak ada gunanya? (3) kalo memang wanda berada di pihak yang benar lalu mengapa aparat tidak satupun yang membela kelrga wanda sampai saat ini ? Monggo silahkan dijawab mba wanda daripada sibuk play victim untuk mendapatkan simpati sbg public figure mendingan mba wanda terus terang aja demi penegakan keadilan yg sebenar2nya sebelum fans mba akhirnya tau semuanya dan membuat citra mba tambah buruk … Amin.
Baca Juga:
Ketua Dewan Penasehat dan Pembina DPP Martabat Prabowo-Gibran, Ahmad Riza Patria dan Hinca Panjaitan, Pimpin Tim Sukses Pilgub Jakarta dan Sumut
@ iamtraveller.2010: Ya kalau memang gak merasa memiliki tanah ya mending pergi aja, beli rumah sendiri Mbak
@ irawanteddy503: Klo merasa memiliki pasti ada Aktenya
Menanggapi hal tersebut, KRT Tohom Purba, kuasa hukum Japto S Soerjosoemarno, mengungkapkan bahwa apapun yang dikatakan Wanda, tak akan mengubah status kepemilikan lahan di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, yang menjadi objek perseteruan.
