WahanaNews-Sulbar | Tanjung Balai Karimun kerap mengalami pemadaman bergilir membuat Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) angkat bicara.
Seperti diketahui, pemadaman listrik bergilir yang terjadi akibat adanya kerusakan pembangkit listrik berdaya 2x7 Megawatt (MW).
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Terkait hal ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari meminta PLN Karimun untuk mempercepat progres recovery pembangkit agar dapat bekerja secara maksimal.
Hal itu disampaikan Lagat saat menghubungi Yusra Helmi, Kepala Cabang PLN Wilayah Kepri melalui sambungan telepon.
Dari penjelasan Yusra kepada Lagat, pembangkit yang sempat mengalami kerusakan itu saat ini sudah selesai diperbaiki, namun belum dapat beroperasi secara maksimal.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
"Kemampuan daya listrik pembangkit usai dilakukan maintenance hanya 5 megawatt, jadi saya minta pihak PLN percepat progres recoverynya. Supaya segera beroperasi maksimal," ujar Lagat, pada Kamis (26/5/2022).
Selain percepatan progres recovery, Lagat meminta PLN mempercepat pengaktifan pembangkit alternatif tenaga diesel yang didatangkan dari Bangka Belitung untuk menutupi kekurangan daya listrik yang meningkat, pasca lebaran dan akibat kenaikan suhu.
"Pembangkit alternatif itu, informasinya dipasang pertengahan Juni 2022, namun saya minta percepat seminggu lebih awal. Agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi bersamaan dengan semakin membaiknya fungsi pembangkit yang sempat rusak," tambahnya.
Diketahui, selain adanya kerusakan pembangkit, pemadaman bergilir di Kabupaten Tanjungbalai Karimun juga disebabkan adanya peningkatan suhu.
Hal ini yang menyebabkan penyerapan daya listrik semakin besar serta terjadi tren kenaikan puncak kebutuhan daya listrik pasca lebaran dari 28-29 MW menjadi 36 MW.
Sehingga tanpa diaktifkannya pembangkit alternatif tenaga diesel itu, kebutuhan listrik di Kabupaten Tanjungbalai Kariumun tidak mencukupi.
Untuk saat ini, Lagat berharap agar PLN melakukan manajemen pengurangan durasi pemadaman listrik agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
"Menunggu pembangkit utama serta pembangkit alternatif bekerja dengan baik, saya harap PLN bisa kurangi durasi pemadaman listrik," terangnya.
"Biasanya 4-5 jam per titik per hari, mungkin bisa dikurangi jadi 3 jam saja agar tidak terlalu ganggu aktivitas masyarakat," tutupnya.[jef]
